MOMENTUM, Bandarlampung--Pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Lampung mulai dikerjakan.

Pembangunan tersebut diawali dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (12-1-2026).

Untuk di Lampung, ada tiga lokasi yang akan dibangun sekolah rakyat: Kotabaru dan Kalianda Lampung Selatan, Sukadana Lampung Timur.

Pembangunan tiga sekolah itu menggunakan angggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan nilai total Rp670 miliar.

Pengerjaan sekolah rakyat itu dilakukan secara konsorsium oleh PT Brantas Abipraya–PT Sumber Bangun Sentosa. 

Tiga Sekolah Rakyat itu akan dibangun di atas lahan seluas 95,468 hektare dengan luas bangunan 29,991 hektare.

Bangunan sekolah rakyat itu nantinya akan memiliki sejumlah fasilitas pendukung. Seperti gedung serbaguna, lapangan upacara, guest house, gedung ibadah dan masjid, gedung SD, SMP, SMA dan dapur.

Kemudian, asrama putra dan putri tingkat, kantin, asrama guru, lapangan atletik, lapangan basket, serta ruang pompa. 

PPK Pelaksanaan Prasarana Strategis Satuan Kerja Lampung Arius Fedrinaldo mengatakan, pembangunan sekolah rakyat telah dimulai sejak 15 Desember 2025.

"Untuk Sekolah Rakyat ini baru kita mulai pekerjaannya di tanggal 15 Desember 2025 dengan luasannya itu sekitar 10 hekar untuk yang di Kotabaru," kata Arius.

Menurut dia, pembangunan sekolah rakyat itu dilakukan secara serentak di tiga lokasi.

"Pembangunan Sekolah Rakyat di Lampung ada di tiga tempat. Yaitu di Kotabaru, Sukadana dan di Kalianda. Ini sama juga pelaksanaannya dengan anggaran 670 miliar untuk 3 tempat itu," jelasnya.

Sementara, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, secara nasional sekolah rakyat yang dibangun 166 lokasi.

Dia merinci, 60 lokasi telah beroperasi sejak bulan Juli 2025, 37 pada Agustus 2025, 66 sekolah rakyat beroperasi pada akhir September dan awal Oktober lalu.

166 lokasi tersebut tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota dengan daya tampung 15. 954 lebih siswa 2.218 guru dan juga 4.889 tenaga kependidikan. Menurut dia, sekolah rakyat dirancang sebagai upaya untuk memotong rantai kemiskinan.

"Anak-anak yang masuk sekolah rakyat berasal dari keluarga dengan kondisi yang sangat rentan. 60 persen orangtua mereka bekerja sebagai buruh harian lepas dan kuli bangunan," sebutnya.

Dia menyebutkan, orangtua mereka mayoritas berpenghasilan tidak tetap dan 67 persen berpenghasilan di bawah Rp1 juta perbulannya.

"Kemudian ada 298 siswa yang sebelumnya mengalami putus sekolah atau tidak lulus sekolah," tutupnya. (**)