MOMENTUM, Bandarlampung--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung merombak 31 pejabat eselon III dan IV.

Mutasi jabatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.3.3./205/VII.04/2026.

Prosesi pelantikan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Lantai III Balai Keratun, Rabu (21-1-2026).

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan menegaskan, pelantikan itu merupakan bagian dari upaya penataan dan penguatan organisasi perangkat daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, profesional, serta berorientasi pada pelayanan publik.

"Setiap pejabat yang dilantik diharapkan mampu menjalankan peran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan," kata Marindo.

Dia menjelaskan, pejabat administrator dan pejabat pengawas memiliki posisi penting sebagai penghubung antara kebijakan pimpinan dengan pelaksanaan teknis di lapangan. 

Karena itu, para pejabat dituntut mampu menerjemahkan kebijakan pimpinan daerah menjadi program dan kegiatan yang nyata, terukur, serta berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dia mengingatkan, dalam menjalankan tugasnya, ASN harus menjunjung tinggi interitas dan profesionalisme.

"Dengan melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang," jelasnya. 

Selain itu, dia juga berpesan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel, serta mengutamakan kepuasan masyarakat.

Lalu, memperkuat kerjasama dan sinergi, baik secara internal di lingkungan pemerintah daerah maupun secara eksternal dengan para pemangku kepentingan.

“Tidak ada keberhasilan yang dicapai secara individual. Komunikasi dan koordinasi yang baik menjadi kunci keberhasilan," sebutnya.

Para pejabat juga harus adaptif terhadap perubahan dan inovatif dalam menghadapi tantangan birokrasi yang semakin kompleks, dengan terus meningkatkan kompetensi serta berani melakukan inovasi.

"Melalui pelantikan ini, kinerja organisasi perangkat daerah harus semakin optimal dalam mendukung visi pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah," tutupnya. (**)