MOMENTUM, Bandarlampung--Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menekankan untuk menurunkan angka putus sekolah.

Penekanan itu disampaikan gubernur usai Rapat Evaluasi Program Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung, Rabu (18-2-2026).

Mirza menegaskan, rapat tersebut difokuskan pada evaluasi dan penguatan perencanaan agar program pendidikan tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan.

Salah satu perhatian utamanya yaitu pencegahan angka putus sekolah yang diakibatkan berbagai persoalan.

"Kita tidak ingin ada anak putus sekolah. Banyak masalah di lapangan yang bisa menyebabkan anak putus sekolah. Hal-hal seperti itu harus diantisipasi," kata Mirza.

Selain itu, dia juga juga mengevaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya. Termasuk realisasi anggaran dan pembangunan infrastruktur pendidikan.

Menurut dia, anggaran pendidikan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Terutama dalam program revitalisasi sekolah.

"Tahun 2025 kemarin ada 220 sekolah yang direvitalisasi. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tidak mencapai 100 sekolah," jelasnya. 

Menindaklanjuti itu, Kepala Disdikbud Lampung Thomas Amirico mengatakan, akan menelusuri jumlah anak yang putus sekolah.

Langkah itu merupakan arahan langsung dari Gubernur Lampung agar dilakukan pendataan menyeluruh.

"Kami harus melacak satuan pendidikan, berapa jumlah yang masuk sekolah. Kemudian apakah angkanya sama dengan jumlah lulusan. Kalau berbeda, berarti ada potensi angka putus sekolah," kata Thomas.

Menurut dia, siswa yang putus sekolah nantinya akan didorong untuk kembali melanjutkan pendidikan melalui tiga opsi yang disiapkan pemerintah.

Yaitu: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), pembelajaran jarak jauh dan SMA Terbuka.

"Mereka tinggal memilih, mau masuk ke mana dari tiga opsi yang kita tawarkan. Intinya kita tidak ingin mereka berhenti sekolah," jelasnya.

Dia menyebutkan, pendataan itu akan difokuskan terlebih dahulu di jenjang SMA sederajat yang merupakan kewenangan Pemprov Lampung.

Kemudian dilanjutkan hingga tingkat kabupaten/kota. Sehingga angka pasti anak yang putus sekolah bakal diketahui.

Disdikbud juga bakal melibatkan Dinas Sosial untuk mengkaji latar belakang ekonomi masing-masing siswa yang putus sekolah.

"Datanya tidak cukup hanya secara verbal, tapi juga perlu validasi. Insya Allah dalam beberapa hari ke depan kita sudah tahu data yang sesungguhnya," tutupnya. (**)