MOMENTUM, Bandarlampung -- Pemerintah Provinsi Lampung bersama Badan Pangan Nasional memantau distribusi bahan pangan menjelang Ramadan 1447 Hijriah hingga Idulfitri. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan, stabilitas harga, serta keamanan pangan bagi masyarakat.

Pengawasan berlangsung selama tiga hari, 20–22 Februari 2026, melalui tim gabungan yang dipimpin Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional, Sri Nuryanti. Tim melakukan pemantauan langsung di sejumlah lokasi distribusi, mulai dari produsen, distributor, hingga pedagang.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan yang bergerak secara nasional di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

Dalam pengawasan itu, tim memeriksa aspek keamanan pangan, kelengkapan registrasi produk, kesesuaian harga dengan harga acuan penjualan (HAP) dan harga eceran tertinggi (HET), serta kondisi mutu barang.

“Pengawasan ini bertujuan memastikan masyarakat Lampung mendapatkan bahan pangan yang aman, bermutu, dan dijual sesuai ketentuan harga, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dan merayakan Idulfitri dengan tenang,” ujar Sri Nuryanti.

Tim menemukan sejumlah produk pangan olahan dengan kemasan penyok yang berpotensi menurunkan kualitas. Produk tersebut langsung diminta untuk tidak diperjualbelikan. Selain itu, pengawasan juga mencakup penanganan daging dan ayam segar agar memenuhi standar keamanan pangan.

Provinsi Lampung juga diimbau meningkatkan sosialisasi kepada pedagang, khususnya terkait penanganan ayam segar pascapenyembelihan untuk mencegah risiko kontaminasi bakteri.

Dari sisi harga, sebagian besar komoditas strategis seperti daging sapi dan daging ayam terpantau stabil dan berada di kisaran harga acuan. Namun, harga cabai rawit merah masih berada di atas HAP, mencapai sekitar Rp70.000 per kilogram akibat terbatasnya pasokan dari daerah sentra produksi di Pulau Jawa.

Pemprov Lampung telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memfasilitasi distribusi dari daerah surplus ke wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok.

Pengawasan terpadu ini dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan selama Ramadan hingga Idulfitri, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat pada periode tersebut. (**)