MOMENTUM, Jakarta -- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan dukungannya terhadap Program Strategis Nasional (PSN) di bidang ketahanan energi melalui penyediaan lahan serta percepatan pelayanan tata ruang dan pertanahan.

Dukungan tersebut disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Transisi Energi Terbarukan dan Konversi Kendaraan Listrik yang digelar di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Menurut Nusron, Kementerian ATR/BPN siap mendukung percepatan pembangunan infrastruktur energi nasional, khususnya dari aspek penyediaan lahan dan perizinan pemanfaatan ruang.

“Untuk menyukseskan program ini, kami memberikan dukungan melalui pelayanan pertanahan dan tata ruang. Dari sisi pertanahan, kami menyiapkan potensi lahan yang bersumber dari Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang,” ujar Nusron.

Ia menjelaskan, secara nasional potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur ketahanan energi diperkirakan mencapai sekitar 849.000 hektare. Sementara itu, untuk wilayah Pulau Jawa tersedia sekitar 50.000 hingga 60.000 hektare lahan yang berpotensi dimanfaatkan.

“Saat ini Kementerian ATR/BPN tengah melakukan pemetaan dan identifikasi lebih lanjut terhadap lokasi-lokasi tersebut,” katanya.

Selain penyediaan lahan, Kementerian ATR/BPN juga akan mendukung percepatan program melalui aspek perizinan pemanfaatan ruang, salah satunya dengan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai dasar pengurusan perizinan lanjutan.

Untuk mempercepat implementasi program ketahanan energi tersebut, Nusron mengusulkan agar pengembangan energi dimasukkan ke dalam skema Program Strategis Nasional.

“Dengan demikian proses penyesuaian pemanfaatan ruang maupun penyelesaian aspek pertanahan dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam rapat tersebut mengungkapkan bahwa Presiden telah menginstruksikan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan target kapasitas hingga 100 gigawatt.

Menurut Bahlil, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak.

“Energi merupakan salah satu faktor penting dalam geopolitik dan geoekonomi global. Karena itu, Presiden meminta kita mempercepat pemanfaatan potensi energi yang dimiliki Indonesia agar semakin mandiri,” kata Bahlil.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana. Rapat juga dihadiri sejumlah menteri dan pimpinan lembaga dari Kabinet Merah Putih. (**)