Oleh Ichsanuddin Noorsy dan M. Arief Pranoto

MOMENTUM -- Hubungan antara Iran dan Amerika Serikat (AS) selama beberapa dekade terakhir hampir selalu dijelaskan melalui kacamata geopolitik: perebutan pengaruh di Timur Tengah, rivalitas militer, keamanan energi, ataupun program nuklir dan lainnya. Namun, mendudukkan konflik ini sebagai persaingan geopolitik semata jelas tidak memadai. Kenapa? Bahwa di balik lapisan geopolitik tersebut, terselip dimensi lain yang lebih dalam lagi tajam: pertarungan nilai, sistem politik, dan identitas peradaban.

Di sinilah teori “clash of civilizations” -nya Samuel P. Huntington kembali relevan. Dalam gagasannya, setelah berakhirnya Perang Dingin, konflik global tidak lagi didorong oleh ideologi atau ekonomi, melainkan oleh identitas budaya dan agama. Dan garis patahan paling keras, menurut Huntington, berada pada relasi antara peradaban Barat dan Dunia Islam. 

Pertanyaan filosofinya, “Kenapa benturan itu terjadi antara Barat dan Islam?” 

Huntington membagi serta mengklasifikasi dunia dalam beberapa peradaban, antara lain: Peradaban Barat, Konfusian (China), Jepang, Islam, Hindu, Slavik-Ortodoks, Amerika Latin, dan Afrika. Tetapi, jika ditelusur ke ontologi peradaban dimaksud, maka tujuh peradaban nyaris berpijak pada materialisme. Hanya Islam yang menolak totalitas materialisme. Epistemologinya, manusia menghadirkan kesejahteraan, kedamaian dan keadilan di muka bumi. Hal ini tidak mungkin bersandar penuh pada kebendaan tangible dan intangble. Dan aksiologinya, manusia sebagai pemimpin di muka bumi dilarang membangun kerusakan dalam makna luas dan mendalam. Kekuasaan dengan rujukan kekuatan, kekayaan, ketokohan, keilmuan, dan ketenaran bukan rujukan utama. Jika hal ini yang menjadi tujuan, maka manusia tunduk pada arahan kebendaan. Padahal arah dan tujuan kebendaan dalam sikap munafik, serakah, dan dengki selalu berujung pada pertumpahan darah. Kerusakan yang terjadi hanya teratasi jika manusia sadar, bahwa keberadaannya di muka bumi memang sebagai subjek sekaligus juga objek. Manusia adalah objek atas ajaran yang dianutnya. Dan menjadi subjek saat menjalankannya. Dua posisi ini tunduk pada hukum materi: niscaya menua dan mati.

Oleh karena itu, sepanjang hidup di dunia -- manusia berebut untuk menunjukkan eksistensinya melalui kekuasaan yang dimiliki. Huntington melihat, ini yang menjadi dasar dibenturkannya Peradaban Barat dan Islam. Yakni benturan materialisme melawan spiritualisme; benturan campur aduknya peradaban versus peradaban yang jernih dan kokoh sebagaimana posisi subjek dan objek itu tegak di dunia dan di kehidupan nanti.

Jika teori tersebut ditarik ke dalam konteks konflik Iran-AS, maka ketegangan hari ini memperlihatkan gejala yang lebih dari sekadar rivalitas kekuatan. Ia mulai menyentuh dimensi yang oleh sebagian pengamat disebut sebagai: benturan sistem peradaban. Muatannya bukan sekadar identitas, tapi soal siapa memaksakan peradabannya kepada siapa melalui cara-cara lembut, kasar, terbuka atau terselubung. Di dalamnya terkandung makna bahwa modernisasi adalah pem-”Barat”-an. Sementara di pihak lain, kemajuan tidak berarti tegaknya nilai-nilai Barat. Sejak 2015, pertarungan kapitalisme korporasi melawan kapitalisme BUMN telah membuktikan: individualisme tidak selalu unggul.

Kini berbagai kalangan memperoleh bukti empiris perihal rapuhnya materialisme Barat. Sementara materalisme China dalam perjalanannya juga menuju kerentanan. Ini sejarah peradaban manusia. Di dalamnya terkandung bagaimana suatu bangsa dengan peradabannya berpijak pada nilai-nilai jati diri bangsanya sendiri. Saat melingkupi panggung global, nilai-nilai itu mampu menjawab tantangan universal. 

Revolusi yang Mengubah Musuh

Permusuhan antara Iran dan Amerika bukanlah sesuatu yang lahir secara tiba-tiba. Hingga akhir 1970-an, Iran justru merupakan salah satu sekutu paling penting Washington di Timur Tengah. Pemerintahan Shah Mohammad Reza Pahlevi menjadi pilar utama strategi AS untuk menjaga stabilitas kawasan dan mengamankan jalur energi global. Itu karena AS pernah mengalami embargo energi sehingga melahirkan Nixon Shock pada 15 Agustus 1971. Bretton Woods gagal, dan karenanya ilmu ekonomi dianggap tidak berdaya. Paul Omerod, ekonom Inggris, menulis sebagai “matinya ilmu ekonomi’.

Meski sementara, kemelut di AS akibat Nixon Shock itu teratasi. Tapi, kedamaian semu AS menjadi berubah setelah Revolusi Islam Iran 1979 yang dipimpin oleh Ruhollah Khomeini. Revolusi ini tidak hanya menggulingkan rezim monarki pro-Barat, tetapi juga melahirkan sistem politik baru: Republik Islam yang secara ideologis menolak dominasi Barat. Posisi ini menggambarkan, tidak berlakunya sistem politik Barat dan sistem moneter-fiskalnya. Penolakan ini adalah tantangan sekaligus mengganggu reputasi semu AS.

Sejak saat itu, Iran tidak lagi sekadar negara di Timur Tengah. Ia menjadi simbol perlawanan terhadap hegemoni Barat dan sistem global yang dipimpin Washington. Permusuhan semakin menguat ketika krisis penyanderaan di Kedutaan Besar Amerika di Teheran pada 1979-1981 yang berlangsung selama 444 hari. Hubungan diplomatik kedua negara pun terputus. Iran secara resmi masuk dalam daftar musuh strategis AS. 

Dalam dokumen Strategi Pertahanan Nasional AS 2018 dan 2022, Iran sudah tegas dinyatakan sebagai musuh potential. Dokumen yang sama terbit pada Januari 2026 menegaskan: Iran dituding sebagai pusat jaringan politik-militer regional yang melawan dominasi AS dan Israel serta sebagian sekutu Barat di Timur Tengah. 

Iran merupakan poros perlawanan melalui berbagai cara dan modus. Sebelumnya, pada 29 Januari 2002 George W. Bush Presiden AS ke-43 menyampaikan, Iran adalah poros kejahatan (Axis of Evil) bersama Irak dan Korea Utara. Secara resmi kenegaraan, AS menuding Iran dan proksinya secara rutin memicu krisis regional di Teluk. Ia mengancam nyawa anggota militer AS di kawasan dan mencegah kawasan itu sendiri untuk mengejar masa depan yang damai dan makmur seperti yang sangat diinginkan oleh banyak pemimpin dan rakyatnya. Bayangkan, apa dan bagaimana nilai dan konsepsi damai dan makmur dalam perspektif AS. Spanyol mengatakan tidak ada demokrasi yang dibangun di atas puing-puing. Maknanya, tidak ada kedamaian yang terbangun di atas kekerasan.

Regime Change dan Pertarungan Sistem

Setelah bangga dengan operasi militer pada Juni 2025, AS kembali menyatakan bahwa serangannya untuk melumpuhkan program nuklir dan rudal Iran, mengganti rezim dan menjaga stabilitas Kawasan,tetapi dengan menggunakan tesa AS sendiri. Sebenarnya, serangan AS dan Israel ke Iran adalah perang agama. Maka konfliknya menjadi benturan peradaban. Hal ini disebabkan, bahwa tekanan AS terhadap Iran tidak lagi hanya pada pembatasan kekuatan geopolitiknya, melainkan menyasar perubahan kepemimpinan dan sistem politik negara tersebut. Jika menoleh sedikit ke belakang, itu berarti Arab Spring 2010-2011 gagal menyasar Iran, sebagaimana Washington selalu gagal dalam mengganggu stablitas domestik Iran.

Pada masa pemerintahan Donald Trump, kebijakan terhadap Iran mencapai bentuk paling keras melalui strategi maximum pressure. AS menarik diri dari kesepakatan nuklir internasional dan menjatuhkan kembali sanksi ekonomi yang sangat berat. Lebih dari itu, retorika politik Washington secara terbuka menyinggung kemungkinan regime change di Iran. Di sinilah, persoalan menjadi jauh lebih mendalam.

Ketika suatu negara menargetkan pergantian pemimpin sekaligus perubahan sistem politik lawannya, maka konflik tidak lagi sekadar perebutan pengaruh. Ia menyentuh inti identitas politik dan peradaban negara tersebut. Iran mempertahankan model negara yang berbasis ideologi Islam revolusioner. Sebaliknya, AS mempromosikan sistem demokrasi-liberal yang menjadi fondasi politik Barat modern. AS memaksakan sistem sekuler -- yang untuk Indonesia justru dianggap sukses.

Dengan demikian, pergantian rezim bukan hanya soal mengganti elite politik di Teheran, tetapi membuka jalan bagi perubahan sistem yang menopang negara itu sendiri. Agaknya, AS salah kalkulasi. Kemapanan sistem politik di Iran justru terlihat, tatkala kematian Ali Khamenei tidak membuat rakyat dan garda revolusi dirundung dramatis melankolis. Sesaat kemudian Iran langsung menyerang Israel dan kepemimpinan tertinggi Iran ditampuk oleh Mojtaba Khamenei, anak Ali Khamenei. Washington merespon, Mojbata adalah pemimpin garis keras dan ekstrim. Maka terpilihnya Mojtaba justru menghampar pesan: pergantian rezim seperti yang dikehendaki AS dan Israel telah gagal.

Dari Konflik Geopolitik ke Perang Peradaban

Dari sudut perang peradaban, konflik Iran-AS memiliki dua lapisan sekaligus. Lapisan pertama adalah konflik kekuasaan klasik: perebutan pengaruh regional, kontrol energi, dan stabilitas keamanan Timur Tengah. Lapisan kedua adalah konflik sistem: pertarungan antara model negara berbasis identitas Islam revolusioner versus model negara liberal Barat. Lebih mendasar lagi, karena AS sedang menghadapi krisis kepercayaan domestik dan global, legitimasi moral global luruh, dan kedamaian didasarkan atas kekuatan (baca: pemaksaan karena tekanan kekuatan), krisis peradaban menjadi tidak terhindarkan.  

Manakala kedua lapisan ini bertemu, konflik berubah jauh lebih kompleks dan sulit diselesaikan. Pada titik inilah, narasi benturan peradaban menemukan momentum. Mengapa demikian? Sebab, yang dipertarungkan bukan lagi sekadar kepentingan entitas, namun legitimasi nilai dan sistem yang menopang peradaban masing-masing. Di lingkungan domestik AS, kalangan seperti dihela Steve Bannon dengan Breitbar News -nya (kanan), atau kalangan Bernie Sanders dengan dukungan The Nation- nya masing-masing menggelar bukti bahwa konflik internal AS juga tajam dan mendalam.

Pertarungan Masa Depan Tatanan Dunia

Konflik Iran-AS juga tidak bisa dilepaskan dari perubahan besar dalam (geo) politik global. Dominasi Barat yang selama beberapa dekade menjadi fondasi sistem internasional mulai menghadapi tantangan dari munculnya kekuatan baru dan konfigurasi geopolitik yang lebih multipolar. The Nation menulis, bahwa luruhnya hegemoni AS tidak diikuti dengan kehadiran nilai-nilai baru yang mampu menjawab tantangan zaman. Trump adalah era terakhir dari representasi nilai-nilai lama yang gagal mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang memanusiakan manusia. Era keemasan yang dimaksud oleh Trump justru kecemasan AS menghadapi kenyataan global yang tidak menghormati dan menghargai dominasi AS. Ditambah dengan kasus Epstein, Trump dipandang hanya sedang mencari jalan keselamatan bagi diri dan keluarga. Maka masyarakat AS langsung terfokus pada seberapa besar perubahan kekayaan Trump selama menjabat sebagai POTUS ke 47. 

Lepas dari pergumulan internal AS, perang peradaban berbasis identitas keagamaan memposisikan Iran sebagai bagian dari poros yang menolak dominasi tersebut dan berusaha membangun keseimbangan baru dalam politik global.

Karena itu, konflik Iran-AS sesungguhnya bukan hanya persoalan dua negara. Ia adalah bagian dari pertarungan yang lebih luas mengenai siapa yang akan menentukan arah tatanan dunia di masa depan, dan nilai peradaban mana yang kelak akan menjadi fondasi.

Selama tekanan terhadap Iran menyasar bukan hanya kepentingan strategis namun menyasar pula perubahan kepemimpinan dan sistem politiknya, maka konflik ini akan terus bergerak melampaui eskalasi geopolitik lazimnya. Dan ia -- akan tetap berada di wilayah yang lebih sensitif daripada sekadar geopolitik global. Karenanya, kontak senjata boleh mereda, tapi perang peradaban akan terus berlangsung karena syaitan selalu mencari teman untuk menjalankan misinya melawan ajaran Allah.

Siapa Penentu Arah Peradaban

Pada akhirnya, konflik antara Iran dan AS bukan sekadar perang pengaruh, minyak, atau keamanan kawasan belaka. Ketika tekanan politik diarahkan pada pergantian rezim sekaligus perubahan sistem, maka yang sedang dipertarungkan bukan hanya kekuasaan, tetapi jati diri sebuah peradaban.

Sejarah membuktikan bahwa perang kepentingan bisa dinegosiasikan, tetapi perang yang menyasar identitas dan sistem nilai jauh lebih sulit dipadamkan. Oleh karena itu, dunia perlu membaca konflik ini dengan lebih jernih. Jika agenda regime change benar-benar dimaksudkan untuk merombak sistem yang menopang sebuah bangsa, maka yang sedang berlangsung bukan lagi konflik geopolitik biasa, melainkan sebuah pertarungan yang jauh lebih besar: siapa yang berhak menentukan arah peradaban dunia di abad ke-21 ini.

Sebenarnya Indonesia memiliki modal besar jika merujuk pada Kata Pembukaan UUD 1945. Di dalamnya terkandung muatan nilai-nilai universal. Yakni membebaskan manusia dari ketertindasan, kebodohan, kemiskinan, ketimpangan dan kehinaan. Namun di tangan pemimpin yang dangkal memahami kedalaman nilai-nilai itu, modal itu sia-sia, terutama karena kepentingan pragmatisnya bertabrakan dengan nilai-nilai dasar. Kepemimpinan yang memegang teguh sumpah jabatan, konsisten akan makna perjuangan dan kejuangan bangsa Indonesia, dan memahami dan mengerti bagaimana mencapai visi dan misi bangsa sangat dibutuhkan. Ini berarti, kepemimpinan Indonesia adalah kepemimpinan yang memberi muatan universal Kata Pembukaan UUD 1945 pada dinamika global yang VUCA. Maka kepemimpinan itu menjadi kekayaan intangible bangsa Indonesia. Jika sebaliknya, ia menjadi beban peradaban dan pasti terkalahkan dan berujung pada kehinaan. Lihat contoh-contoh sebelumnya. Mau begitu? (**)

Jakarta, 15 Maret 2026

Oleh Ichsanuddin Noorsy dan M. Arief Pranoto