Oleh Ichsanuddin Noorsy dan M. Arief Pranoto

MOMENTUM -- Kekuatan besar jarang runtuh hanya karena satu kekalahan besar. Sejarah menunjukkan, kekuasaan biasanya melemah akibat akumulasi kontradiksi internal yang tak lagi mampu disembunyikan. Kemampuan mengelola diri sendiri memudar, lalu ditelan keadaan.

Apa yang kini diperdebatkan di kalangan intelektual Amerika Serikat (AS) bukan sekadar soal perang, melainkan kredibilitas dan arah peradaban Amerika sendiri di bawah kepemimpinan Donald Trump. Trump dinilai mencabut banyak norma global yang sebelumnya dibangun AS. Namun, di sisi lain, ia juga dipandang sedang menata ulang norma dan kepercayaan global demi memulihkan hegemoni AS yang mulai meluruh.

Dua pandangan inilah yang mewarnai pemilu sela AS pada November 2026. Banyak kalangan berharap Partai Demokrat kembali menguasai DPR dan Senat guna menekan Trump. Sementara Partai Republik bertahan dengan berbagai isu, mulai dari berkas Epstein, kenaikan harga energi, inflasi, kebijakan tarif, hingga isu perang, imigrasi, dan rasialisme.

Yang paling menarik adalah isu energi serta dugaan niat AS menekan China di balik konflik yang diproduksi Trump.

 Konsistensi Hilang, Kepentingan Mengemuka

Di internal AS, kritik keras terhadap kepemimpinan Trump terkait Perang Teluk 2026 berpusat pada ketiadaan konsistensi strategis. Dalam teori kepemimpinan politik, konsistensi bukan berarti kaku, melainkan kemampuan menjaga arah tujuan jangka panjang.

Namun, dalam konflik ini yang terlihat justru sebaliknya: keputusan fluktuatif dan terkesan berubah-ubah. Strategi itu kerap dipersepsikan lebih dekat pada kepentingan domestik sempit, bahkan personal. Kepentingan nasional dan kalkulasi geopolitik jangka panjang dianggap larut dalam pengaruh lingkaran inti Trump, termasuk Jared Kushner dan Eric Trump.

Dalam konteks ini, kebijakan luar negeri kehilangan sifatnya sebagai instrumen negara, dan berubah menjadi alat negosiasi situasional. Dari sinilah muncul tudingan strategic failure.

 Berjalan di Tengah Kekalahan

Kritik kedua menyentuh paradoks klasik politik kekuatan: secara substantif perang dianggap gagal, tetapi secara politik belum diakui. Medan-medan pertempuran kecil ditebar untuk menutupi kenyataan yang terjadi.

Fenomena ini bukan hal baru. Dalam Perang Vietnam, AS tetap melanjutkan operasi militer kendati peluang kemenangan terus menurun. Hal serupa terulang dalam perang di Perang Afghanistan.

Dalam studi kebijakan publik, kondisi ini dikenal sebagai sunk cost fallacy: semakin besar biaya yang telah dikeluarkan, semakin sulit mundur, bahkan ketika rasionalitas menuntut sebaliknya.

Meski merugikan secara politik, perang tetap memberi keuntungan bagi perusahaan senjata dan pedagang minyak. Negara-negara Teluk terdampak karena jalur distribusi energi terganggu. Sementara China, yang diduga paling terpukul, hanya mengalami gangguan sementara.

 Perencanaan Buruk, Eksekusi Lemah

Kritik ketiga menyasar inti strategi: kegagalan perencanaan dan implementasi. Tujuan awal, baik eksplisit maupun implisit, dianggap tak tercapai. Tidak ada perubahan rezim di Iran, tidak ada pelemahan militer permanen, dan tidak ada penghentian definitif program strategis lawan.

Sebaliknya, AS justru dituding menjadi penyebab meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Yang menikmati keuntungan disebut hanya segelintir elite politik dan bisnis.

Dalam kerangka pemikiran Carl von Clausewitz, perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain. Jika tujuan politik tidak tercapai, maka perang tersebut, betapapun sukses secara taktis, tetap gagal secara strategis.

 Ketidakmampuan Mengakhiri Perang

Kritik paling tajam justru terletak di sini: jika perencanaan dan pelaksanaan sudah buruk, mengapa sulit mengakui kegagalan dan mundur secara terhormat?

Bagi AS, perang sering kali terkait harga diri dan citra kekuatan militer. Namun di mata global, justru sikap itu menyurutkan kepercayaan dan dukungan moral internasional.

Mundur membutuhkan kontrol narasi, disiplin komunikasi, dan keberanian politik. Tanpa itu, penarikan diri berubah menjadi kekacauan baru.

Di sinilah terlihat meta-failure atau kegagalan tingkat lanjut: bukan hanya gagal bertindak, tetapi gagal mengoreksi tindakan yang keliru sejak awal.

 Moralitas Global dan Krisis Legitimasi

Kritik kelima membawa pada dimensi lebih dalam: moralitas global. Di bawah Trump, Amerika dinilai mengalami erosi legitimasi moral.

Dalam menghadapi Iran, AS tidak hanya mengerahkan kekuatan militer, tetapi juga tekanan ekonomi dan instrumen keuangan global. Tuduhan lain adalah praktik intersepsi kapal-kapal berbendera Iran di jalur perdagangan dunia.

Dalam konteks ini, tatanan hukum internasional dianggap melemah dan digantikan logika “siapa kuat dia menang”.

 Kompleks Kekuasaan Baru

Tesis klasik tentang military-industrial complex yang dipopulerkan Dwight D. Eisenhower dinilai tak lagi cukup menjelaskan realitas hari ini.

Kini muncul jaringan kekuasaan yang lebih luas: militer, finansial, teknologi, dan geopolitik yang saling terhubung. Karena itu, lahir istilah baru: financial-military industrial complex.

Gabungan kepentingan industri militer dan industri keuangan ini disebut telah menjelma menjadi ekosistem kekuasaan global.

 Luruhnya Modal Sosial Global

Hal paling mengkhawatirkan bukan hanya dampak perang, melainkan kerusakan terhadap tatanan global. Ketika sebuah kekuatan besar dianggap tidak konsisten, tidak kredibel, dan tidak mematuhi aturan yang dibangunnya sendiri, maka yang runtuh adalah modal sosial global: kepercayaan antarnegara.

Padahal, dalam hubungan internasional, kepercayaan adalah fondasi tak terlihat yang memungkinkan kerja sama, perjanjian, dan stabilitas.

Tanpa kepercayaan, sistem global bergerak menuju ketidakpastian.

 Dunia Tanpa Wajah Baru

Masalahnya, runtuhnya kepercayaan itu belum diikuti munculnya tatanan baru yang jelas. Dunia berada dalam fase transisi: hegemoni lama melemah, tetapi pengganti belum mapan.

Akibatnya, tercipta kekosongan strategis: ruang di mana konflik mudah meletus, tetapi sulit diselesaikan. Contohnya konflik Perang Rusia-Ukraina maupun ketegangan AS-Israel versus Iran.

 Kesimpulan: Pergiliran Kekuasaan Tak Elegan

Sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan global selalu berputar. Namun, tidak semua transisi berlangsung mulus.

Apa yang disaksikan hari ini bisa jadi merupakan gejala pergeseran besar: bukan melalui kekalahan dramatis, melainkan erosi perlahan berupa kehilangan arah, kehilangan legitimasi, dan kehilangan kepercayaan.

Jika benar ini fase pergiliran kekuasaan, maka ia datang bukan melalui deklarasi, melainkan melalui gejala: kebingungan strategi, krisis moral, dan dunia yang semakin sulit mengenali siapa yang memimpin serta ke mana arah yang dituju.

Di panggung global, Amerika tampak seperti memainkan “jurus mabuk”, sementara publik dunia menyaksikannya. (**)