MOMENTUM, Bandarlampung -- Pemerintah Provinsi Lampung menganggarkan Rp36,5 miliar atau sekitar 0,48 persen dari APBD tahun 2025 untuk menekan angka pengangguran melalui berbagai program ketenagakerjaan.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat mengikuti rapat penilaian apresiasi kinerja pemerintah daerah dalam dimensi penurunan tingkat pengangguran oleh tim penilai pusat secara virtual dari ruang kerjanya, Rabu 1 April 2026.

Kegiatan itu merupakan bagian dari proses evaluasi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri terhadap dokumen kebijakan, capaian kinerja, serta inovasi daerah di bidang ketenagakerjaan.

Dalam paparannya, Marindo menyebutkan bahwa Lampung memiliki potensi besar dari bonus demografi dengan jumlah penduduk mencapai 9,52 juta jiwa, di mana 69,24 persen di antaranya merupakan usia produktif.

Namun, potensi tersebut masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, antara lain kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi, serta struktur ekonomi yang masih didominasi sektor pertanian dengan produktivitas yang terbatas.

Dari sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Lampung pada 2025 tercatat sebesar 4,21 persen. Meski mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, angka tersebut masih lebih baik dibandingkan sejumlah provinsi lain di Sumatera.

Persoalan lainnya adalah dominasi tenaga kerja di sektor informal yang mencapai 64,72 persen serta tingginya angka pengangguran lulusan SMA dan SMK, yang menunjukkan ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan pasar.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov Lampung menetapkan sejumlah kebijakan strategis dalam RPJMD 2025–2029, di antaranya transformasi ekonomi inklusif, peningkatan kualitas SDM melalui revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan kerja, serta perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja.

Salah satu program unggulan adalah “Desaku Maju” yang berfokus pada penguatan ekonomi desa dan penciptaan lapangan kerja.

Anggaran penanggulangan pengangguran tersebut digunakan untuk berbagai program, seperti pelatihan kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, serta perencanaan tenaga kerja.

Melalui program pelatihan vokasi, sebanyak 928 peserta telah memperoleh sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Selain itu, Pemprov Lampung juga menggelar bursa kerja, memperkuat layanan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri, mengembangkan kewirausahaan, serta meluncurkan aplikasi informasi pasar kerja “SiGajah”.

Pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, serta membatasi pengiriman pekerja migran non-skill guna meningkatkan perlindungan tenaga kerja.

Dalam aspek kolaborasi, Pemprov Lampung menjalin sinergi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, serta program pemerintah pusat. Salah satunya melalui dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis yang hingga Februari 2026 telah melibatkan 1.081 satuan pelayanan dan menyerap 48.693 tenaga kerja di seluruh kabupaten/kota.

Ke depan, strategi penurunan pengangguran akan terus diperkuat melalui peningkatan kualitas SDM, kemudahan perizinan investasi, pengembangan kawasan industri, dukungan kewirausahaan, serta penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) sebagai peta jalan penciptaan lapangan kerja hingga 2029.

Pemprov Lampung optimistis berbagai langkah tersebut mampu menekan angka pengangguran secara bertahap sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (**)