Oleh Ichsanuddin Noorsy dan M. Arief Pranoto

MOMENTUM --  Laporan The Independent berjudul “Middle East Wars Increase the Threat to British Jews” menjadi sinyal penting dalam geopolitik global bahwa perang di Timur Tengah tak lagi sekadar persoalan regional. Badan intelijen dalam negeri Inggris, MI5, menyebut konflik pada era Trump–Netanyahu sebagai faktor yang meningkatkan ancaman terhadap komunitas Yahudi di Inggris. Narasi ini bukan sekadar opini media atau aktivisme politik, melainkan pembacaan resmi intelijen Inggris.

Namun, di sisi lain, narasi tersebut juga dipandang sebagian kalangan sebagai upaya menutupi kebijakan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer yang dinilai mendukung Israel dalam eskalasi konflik regional, termasuk serangan terhadap Iran. Starmer mendapat kritik keras dari Jeremy Corbyn. Menurut Corbyn, pemerintah Inggris tetap memasok persenjataan kepada Israel di tengah perang Gaza.

Corbyn selama ini dikenal sebagai pengkritik utama kebijakan luar negeri Inggris di Timur Tengah. Ia juga menuding Starmer menerapkan standar ganda. Dalam kasus Lord Mandelson—yang namanya pernah disebut dalam dokumen Jeffrey Epstein—Starmer dinilai lamban mengambil sikap. Sebaliknya, terhadap Corbyn, keputusan politik diambil secara cepat.

Di titik inilah muncul perdebatan krusial di Inggris: batas antara kritik terhadap Zionisme dan tuduhan antisemitisme. Corbyn memosisikan dirinya sebagai figur yang berani mengambil jarak atas nama integritas politik, sementara Starmer dipersepsikan sebagian pihak gagal menunjukkan konsistensi moral. Situasi ini menunjukkan bahwa bukan hanya Amerika Serikat yang menghadapi krisis modal sosial domestik; Inggris pun mengalami gejala serupa.

Pertanyaannya kemudian: apakah ini bagian dari grand dramaturgy geopolitik? Keputusan perang dibuat di Washington dan Tel Aviv, tetapi dampak sosial-politiknya justru memanaskan atmosfer domestik di Washington maupun London.

MI5 bahkan meningkatkan level ancaman teror menjadi severe atau tinggi. Kepolisian Inggris meminta tambahan ratusan personel keamanan, sementara kawasan dengan populasi Yahudi besar seperti Golders Green diperketat pengamanannya. Artinya, perang di Timur Tengah telah mengimpor ketegangan ke jantung Eropa.

Menariknya, ancaman tersebut datang dari dua arah sekaligus. Pertama, ekstremisme Islamis yang meningkat akibat eskalasi konflik. Kedua, ekstremisme sayap kanan yang mengeksploitasi sentimen anti-Yahudi dan anti-imigran. Satu perang melahirkan dua radikalisme, sementara komunitas Yahudi di Eropa berada di tengah pusaran ketegangan itu.

Namun, dinamika yang lebih menarik justru terlihat pada relasi antara Tel Aviv dan Vatikan. Hubungan keduanya bersifat antinomi: saling membutuhkan, tetapi sekaligus saling bertolak belakang.

Tel Aviv berdiri di atas logika security state—gagasan bahwa keamanan dicapai melalui kekuatan militer dan eliminasi ancaman. Sebaliknya, Vatikan berbicara melalui bahasa moral universal: perlindungan warga sipil, rekonsiliasi, kemanusiaan, serta penolakan terhadap penggunaan senjata pemusnah massal, termasuk nuklir.

Di titik inilah relasi Tel Aviv–Vatikan menjadi paradoksal. Keduanya tetap terhubung secara diplomatik, tetapi kerap bertentangan secara moral dan filosofis. Vatikan konsisten menempatkan kemanusiaan sebagai prinsip utama, sementara Israel lebih menekankan dimensi keamanan nasional dan keberlangsungan eksistensial negara.

Bagi Tel Aviv, keamanan lahir dari kekuatan. Bagi Vatikan, perdamaian lahir dari kemanusiaan dan keadilan. Perbedaan cara pandang inilah yang kini mulai terasa dampaknya di negara-negara Barat, termasuk Inggris. Jika Israel memandang perang sebagai kebutuhan strategis, Vatikan melihat perang sebagai kegagalan moral.

Karena itu, meski hubungan diplomatik tetap berlangsung, benturan filosofis antara keduanya makin tampak. Tel Aviv berbicara tentang survival state, sementara Vatikan berbicara tentang nurani kemanusiaan. Dalam konteks ini, suara Vatikan sering kali lebih dekat dengan keresahan publik Eropa dibanding elite politik Barat sendiri.

Retakan di dalam blok Barat pun makin terlihat. Amerika Serikat tetap menopang kebijakan perang; Israel fokus pada keamanan eksistensial; Eropa mulai menghitung biaya sosial-politik; sementara Vatikan mempertanyakan legitimasi moral konflik yang berlangsung.

Pernyataan MI5 menjadi sinyal penting: ketika badan intelijen Inggris mulai mengaitkan ancaman domestik dengan keputusan perang sekutunya sendiri, itu menunjukkan solidaritas Barat tidak lagi sepenuhnya utuh. Tesis tentang meluruhnya hegemoni Barat kembali menemukan relevansinya. Washington berupaya memperlambat proses tersebut, sementara negara-negara Eropa mulai mencari pijakan moral baru agar tetap memiliki legitimasi global.

Dalam konteks itu pula, sebagian negara Eropa mulai mengambil jarak dari Washington. Konflik modern tidak lagi semata perang konvensional, melainkan perang hibrida—perang yang memadukan aspek militer, ekonomi, sosial, informasi, hingga psikologis.

Perang modern bukan hanya tentang tank dan rudal. Ia menjadi dramaturgi global: satu keputusan di Timur Tengah dapat meningkatkan ancaman keamanan di London, ribuan kilometer jauhnya. Dalam pembacaan yang lebih luas, sebagian analis bahkan melihat dunia tengah memasuki bentuk baru konflik global—bukan Perang Dunia dalam pengertian klasik, melainkan persaingan sistemik yang berlangsung di berbagai lini tanpa deklarasi perang formal.

Gejala multipolaritas makin nyata. Polarisasi tak hanya terjadi di sektor militer, tetapi juga pada keuangan global, komoditas strategis, teknologi komunikasi, hingga sistem ekonomi-politik internasional. Pada saat yang sama, lembaga-lembaga global seperti PBB, Bank Dunia, IMF, dan WTO menghadapi kritik karena dianggap belum mampu menghadirkan keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan yang merata.

Jika ada pelajaran dari situasi ini, mungkin Barat mulai menyadari bahwa mengikuti sepenuhnya ritme politik kekuatan Washington dan Tel Aviv memiliki ongkos sosial-politik yang semakin mahal. Karena itu, perlahan, banyak negara mulai menyusun strategi penyelamatan masing-masing.

Pada akhirnya, dunia tampaknya sedang bergerak dari tatanan unipolar menuju multipolar. Pertanyaan besarnya bukan lagi siapa yang paling kuat, melainkan: nilai apa yang akan menjadi fondasi baru tatanan global di tengah retaknya legitimasi moral dan politik kekuatan lama. (**)