MOMENTUM, Bandarlampung‐-Pemerintah Provinsi Lampung mendorong seluruh dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan.

Komitmen itu ditegaskan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat menerima audiensi Dewan Pimpinan Wilayah Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (DPW Gapembi) Lampung di ruang kerjanya, Rabu (13-5,2026).

Dalam pertemuan tersebut, Jihan menyebut kehadiran Gapembi dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam membenahi tata kelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari aspek administrasi hingga standar operasional di lapangan.

Menurut Jihan, salah satu persoalan yang masih menjadi perhatian ialah masih banyak dapur MBG di Lampung yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), padahal dokumen tersebut menjadi syarat penting untuk menjamin keamanan makanan yang dikonsumsi masyarakat.

“Kami tentu sangat terbantu dengan adanya Gapembi. Tidak hanya membantu pembinaan dapur SPPG, tetapi juga merapikan administrasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” ujar Jihan.

Ia menjelaskan, Pemprov Lampung sebenarnya telah memiliki fasilitas laboratorium kesehatan daerah yang bisa dimanfaatkan untuk mempercepat proses penerbitan sertifikat higiene sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Karena itu, Jihan meminta Gapembi ikut aktif melakukan pendampingan kepada pengelola dapur agar segera melengkapi seluruh persyaratan administrasi yang dibutuhkan.

“Nanti kami minta Gapembi ikut membantu menindaklanjuti dapur-dapur yang administrasinya belum lengkap. Ini juga menjadi perhatian Badan Gizi Nasional,” katanya.

Selain persoalan administrasi, Jihan menilai keberadaan Gapembi juga dapat memperkuat implementasi program MBG di Lampung sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

Ia berharap organisasi tersebut bisa menjadi penghubung antara pemerintah daerah dan pengelola dapur untuk menyelesaikan berbagai kendala teknis di lapangan.

“Saya berharap Gapembi bisa menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dan pengelola dapur, sehingga seluruh dapur di Lampung bisa memiliki standar yang baik,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPW Gapembi Lampung, H.M. Muslih, mengatakan organisasinya saat ini telah terbentuk di 28 provinsi dan aktif berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional.

Di Lampung sendiri, Gapembi telah menghimpun sekitar 387 dapur dari total lebih dari 1.200 dapur MBG yang tersebar di seluruh daerah.

Menurut Muslih, fokus utama organisasi saat ini adalah meningkatkan kualitas dapur, mulai dari kondisi fisik bangunan, manajemen pengelolaan, keamanan pangan, hingga membantu penyelesaian kendala administrasi.

Usai pelantikan kepengurusan, Gapembi Lampung juga akan memprioritaskan penguatan sertifikasi keamanan pangan, penerapan standar HACCP, pengelolaan limbah, serta peningkatan kualitas operasional dapur.

“Kami berharap dukungan dari Pemprov Lampung terus berlanjut agar program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis bisa berjalan optimal di Lampung,” kata Muslih. (**)