MOMENTUM, Bandarlampung--Investasi pembangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut telah menembus sekitar Rp90 triliun.

Jumlah tersebut seluruhnya berasal dari pihak swasta atau investor tanpa menggunakan dana APBN. Meski nilainya fantastis, para mitra hingga kini diklaim masih berada dalam tahap pengembalian modal dan belum menikmati keuntungan.

Hal itu ditegaskan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi), Alven Stony, saat menghadiri pelantikan Pengurus DPW Gapembi Provinsi Lampung di Ballroom Hotel Radisson, Selasa (19-5-2026).

“Bayangkan, hampir 30 ribu dapur berdiri dengan rata-rata investasi Rp3 miliar perdapurnya. Itu artinya kurang lebih Rp90 triliun dana yang berputar dan itu bukan dari APBN,” kata Alven.

Dia mengatakan, pembangunan 28.800 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam waktu relatif singkat merupakan capaian yang belum pernah terjadi sebelumnya.

“Kalau ini pakai mekanisme tender APBN, saya kira tidak mungkin bisa selesai dalam satu tahun. Ini murni investasi dari para mitra,” tegasnya.

Di tengah besarnya nilai investasi tersebut, Alven menyoroti persepsi publik yang berkembang di media sosial. 

Dia menyebutkan, anggapan bahwa mitra MBG sudah menikmati keuntungan besar tidak sesuai fakta.

“Sampai hari ini kami para mitra belum balik modal. Estimasinya mungkin sekitar dua tahun baru bisa kembali. Jadi kalau ada yang bilang kami pesta pora, itu tidak benar,” jelasnya.

Menurut dia, investasi besar di awal membuat para mitra harus menanggung beban pembiayaan operasional sebelum mencapai titik impas.

Alven juga mengaitkan pembangunan dapur MBG dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Dia menjelaskan, aktivitas pembangunan ribuan dapur turut mendorong pergerakan sektor riil.

“Ini bukan hanya soal makan bergizi, tapi juga soal efek ekonomi yang ditimbulkan. Perputaran uangnya nyata dan dirasakan di daerah,” terangnya.

Dia mengatakan, kehadiran pemerintah daerah dan unsur Forkopimda dalam pelantikan pengurus Gapembi penting untuk membantu menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.

“Program ini adalah cita-cita besar Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat gizi masyarakat. Karena itu, informasi yang beredar harus diluruskan,” jelasnya.

Dia juga menanggapi kritik terhadap program MBG dengan mencontohkan praktik di sejumlah negara maju.

“Jepang, China, dan banyak negara Eropa sudah lama menjalankan program makan bergizi. Dampaknya luar biasa terhadap kualitas generasi mereka,” tegasnya.

Terkait adanya dapur yang di-suspend, dia menjelaskan, jumlahnya hanya sebagian kecil dari total yang beroperasi.

“Kalau ada sekitar 1.500 dapur yang di-suspend, itu hanya sekitar lima persen dari 28 ribu lebih dapur yang ada. Kebanyakan masalah administrasi seperti IPAL atau SLHS,” jelasnya.

Dia menegaskan, tidak semua persoalan operasional sepenuhnya kesalahan mitra karena pengelolaan harian juga melibatkan unsur SPPG.

“Kadang persoalan ada di tata kelola atau SDM di lapangan, tapi mitra yang langsung di-suspend. Dampaknya pekerja tidak dapat penghasilan dan pelayanan terhambat,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Alven juga mengungkapkan bahwa program MBG tengah menghadapi gugatan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Ada gugatan terkait dana MBG di MK, dan Gapembi ikut menjadi pihak terkait untuk mendukung pemerintah dan DPR RI mempertahankan program ini,” tutupnya. (**)