MOMENTUM, Bandarlampung -- Guru Besar Sosiologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung (UBL), Prof. Dr. Zainab Ompu Jainah, mengingatkan maraknya penyalahgunaan New Psychoactive Substances (NPS) atau zat psikoaktif baru yang dikemas dalam bentuk liquid vape berpotensi menjadi ancaman serius bagi generasi muda.

Menurut Zainab, peredaran narkotika melalui rokok elektronik kini berkembang dengan modus yang semakin sulit dikenali karena memanfaatkan tren gaya hidup modern dan media digital.

“Liquid vape dimanfaatkan sebagai sarana penyalahgunaan narkotika karena bentuknya praktis, mudah dibawa, dan memiliki aroma perasa buah yang membuat peredarannya terselubung. Ini lebih sulit dideteksi dibanding narkotika konvensional,” ujar Zainab saat ditemui di Kampus Pascasarjana UBL, Selasa (19/5/2026).

Ia menjelaskan, vape yang sebelumnya identik dengan gaya hidup modern kini mulai disalahgunakan sebagai media konsumsi zat terlarang. Kondisi tersebut, kata dia, membuat pengawasan semakin kompleks karena bentuk dan penggunaannya menyerupai produk legal yang umum digunakan masyarakat.

Zainab mengutip hasil pengawasan dan uji laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menemukan sejumlah liquid vape ilegal mengandung zat berbahaya, seperti methamphetamine (sabu), MDMA (ekstasi), kokain, synthetic cannabinoid (ganja sintetis), hingga etomidate.

“Kandungan tersebut berisiko merusak sistem saraf pusat, memicu gangguan mental, ketergantungan, hingga hilangnya kontrol diri,” katanya.

Dalam perspektif sosiologi hukum, Zainab menilai kerentanan remaja terhadap penyalahgunaan vape narkotika tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sosial dan perkembangan budaya populer.

Menurut dia, perilaku menyimpang kerap dipelajari melalui lingkungan pergaulan, termasuk pengaruh media sosial yang membentuk persepsi bahwa penggunaan vape merupakan simbol modernitas atau bagian dari gaya hidup yang diterima kelompok sebaya.

“Masyarakat sering kali gagal membedakan antara budaya konsumsi modern yang wajar dengan perilaku menyimpang yang tumbuh secara terselubung,” ujarnya.

Secara regulasi, kata dia, peredaran liquid vape yang mengandung narkotika melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan kesehatan terkait distribusi bahan berbahaya tanpa standar medis.

Meski demikian, Zainab menilai penanganan persoalan tersebut tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan hukum pidana.

“Persoalan terbesar hari ini adalah budaya permisif, lemahnya pengawasan lingkungan sosial, serta menurunnya kontrol orang tua terhadap perubahan gaya hidup anak-anak mereka,” tegas Ketua Program Studi Doktor Hukum UBL itu.

Karena itu, ia mendorong pemerintah memperketat pengawasan perdagangan digital dan mempercepat regulasi terhadap zat psikoaktif baru yang terus berkembang. Di sisi lain, keluarga dan institusi pendidikan dinilai perlu diperkuat sebagai benteng perlindungan generasi muda.

“Ketika penyimpangan dibungkus atas nama gaya hidup dan kebebasan, hukum tidak boleh hanya hadir untuk menghukum, tetapi juga membangun kesadaran sosial,” katanya. (**)