MOMENTUM, Bandarlampung -- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pembangunan daerah tidak cukup hanya berjalan secara administratif, tetapi harus memberi dampak nyata bagi masyarakat. 

Komitmen itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung terkait Pembicaraan Tingkat II Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, Senin (25/5/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menegaskan pembahasan LKPJ bukan sekadar agenda administratif pemerintahan, melainkan ruang evaluasi bersama atas berbagai upaya pembangunan yang telah dijalankan Pemerintah Provinsi Lampung sepanjang 2025.

Menurutnya, proses pembahasan LKPJ mencerminkan kemitraan kelembagaan yang sehat antara eksekutif dan legislatif dalam dinamika pemerintahan daerah.

“Perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar, namun tujuan kita tetap sama, yaitu menghadirkan pembangunan yang lebih baik dan pelayanan publik yang semakin berkualitas,” ujar Mirza.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Provinsi Lampung, khususnya Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, atas perhatian, waktu, tenaga, dan pemikiran yang telah dicurahkan dalam membahas substansi LKPJ secara mendalam.

Menurut Mirza, berbagai catatan, pandangan, dan rekomendasi DPRD mencerminkan komitmen bersama untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan memberikan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat Lampung.

Sepanjang Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Lampung terus menjaga kesinambungan pembangunan di berbagai sektor. Fokus pembangunan diarahkan pada penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan konektivitas wilayah, penguatan ekonomi masyarakat, menjaga stabilitas sosial, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berbagai langkah strategis juga dilakukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, memperkuat pembangunan infrastruktur yang mendukung mobilitas dan distribusi, serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi produktif. Pemerintah Provinsi Lampung turut memberi perhatian pada pengembangan UMKM, peningkatan investasi, dan penguatan sektor unggulan daerah.

Meski demikian, Mirza mengakui masih terdapat harapan masyarakat yang belum sepenuhnya terjawab. Karena itu, seluruh rekomendasi DPRD, baik terkait kebijakan, tata kelola, maupun efektivitas pelaksanaan pembangunan, akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

“Karena itu, kami memberikan perhatian sungguh-sungguh terhadap setiap masukan sebagai bagian dari komitmen bersama untuk terus memperbaiki kualitas pembangunan daerah,” katanya.

Mirza menambahkan, dinamika ekonomi, perubahan sosial, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik mengharuskan seluruh elemen pemerintahan bekerja lebih adaptif, kolaboratif, dan terukur.

Dalam konteks tersebut, hubungan kerja yang harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD dinilai menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas pembangunan daerah. Dukungan, pengawasan, dan komunikasi konstruktif disebut menjadi kekuatan bersama untuk memastikan agenda pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat.

Gubernur berharap semangat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga demi mewujudkan Lampung yang semakin maju, inklusif, dan berdaya saing.

Sementara itu, dalam laporannya, Panitia Khusus DPRD Provinsi Lampung menyampaikan bahwa secara umum penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun Anggaran 2025 telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mampu menjaga keberlangsungan pembangunan daerah.

Pansus juga mencatat sejumlah capaian positif pembangunan, salah satunya pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung sebesar 5,28 persen yang menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat tetap tumbuh relatif baik.

Meski demikian, DPRD memberikan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain penguatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, peningkatan kualitas pengukuran kinerja daerah, optimalisasi pendapatan daerah, penguatan kapasitas fiskal, hingga peningkatan efektivitas belanja daerah agar lebih berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat.

Selain itu, Pansus DPRD juga mendorong Pemerintah Provinsi Lampung meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pengelolaan keuangan daerah, mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD), serta memastikan pembangunan berjalan lebih terintegrasi dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. (**)