MOMENTUM, Bandarlampung -- Produktivitas sejumlah komoditas pangan utama di Provinsi Lampung, seperti padi, jagung, dan singkong, masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lain. Kondisi itu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat membuka Rapat Koordinasi Peningkatan Produksi Pangan Tahun 2026 di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (26/5/2026).

Dalam arahannya, gubernur mengatakan Lampung memiliki potensi besar sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Namun, produktivitas komoditas strategis masih perlu ditingkatkan agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kalau kita bisa meningkatkan produktivitas, bukan hanya hasil panennya yang naik, tetapi juga kesejahteraan petani, daya beli masyarakat, hingga pertumbuhan ekonomi daerah akan ikut terdorong,” kata Mirza.

Ia menjelaskan sekitar 1,3 juta petani di Lampung menggantungkan hidup pada komoditas padi, jagung, dan singkong. Karena itu, peningkatan produktivitas menjadi agenda prioritas yang ditargetkan dapat tercapai dalam tiga hingga empat tahun ke depan.

Menurut gubernur, sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan menyumbang sekitar Rp150 triliun atau setara 28 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung. Dari total luas wilayah 3,3 juta hektare, sekitar 1,2 juta hingga 1,3 juta hektare merupakan lahan pertanian aktif yang menopang kehidupan sekitar 2 juta tenaga kerja.

“Lampung menjadi daerah yang memberi makan daerah-daerah lain di sekitarnya. Dan itu sudah terjadi puluhan tahun yang lalu,” ujarnya.

Gubernur juga menekankan pentingnya hilirisasi dan penguatan tata niaga untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Menurut dia, kebijakan perlindungan harga di tingkat produsen, seperti harga gabah Rp6.500 per kilogram, mulai berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat desa.

Pemprov Lampung mencatat adanya kenaikan penjualan kendaraan bermotor hingga 30 persen di sejumlah kabupaten serta peningkatan penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi swasta sekitar 20 persen.

Menghadapi target Indonesia Emas 2045 sekaligus ancaman krisis pangan global, gubernur meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi guna meningkatkan produktivitas melalui intensifikasi lahan dan pemanfaatan teknologi modern.

“Tujuannya satu, yaitu meningkatkan kualitas produktivitas,” tegasnya.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri jajaran Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, organisasi petani, serta pemangku kepentingan sektor pertanian.

Pada kesempatan itu, Kementerian Pertanian yang diwakili Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi, dan Reformasi Birokrasi Tin Latifah menyatakan dukungan terhadap percepatan swasembada pangan di Lampung.

Kementan juga mengapresiasi Kabupaten Tulangbawang yang mencatat capaian luas tambah tanam (LTT) sebesar 332 persen pada April 2026. Sementara pada Mei 2026, Lampung masuk lima hingga enam besar nasional sebagai kontributor pangan terbesar dengan capaian 62 persen. (**)