MOMENTUM, Seputihraman--Sekitar 70 ribu peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kabupaten Lampung Tengah terancam kehilangan jaminan kesehatan apabila Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tidak mengalokasikan anggaran Rp18 miliar pada APBD Perubahan 2026. 

Kondisi itu mendorong Fraksi PKS DPRD Lampung Tengah meminta Dinas Kesehatan menjadi prioritas penganggaran.

Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung Tengah Sukarman mengatakan, anggaran Rp18 miliar tersebut diperlukan untuk pembayaran program BPJS PBI kepada BPJS Kesehatan agar kepesertaan masyarakat tetap berjalan.

“Di sini kami Fraksi PKS DPRD Kabupaten Lampung Tengah mendorong agar Pemkab Lampung Tengah dapat mengalokasikan anggaran Rp18 miliar untuk Dinas Kesehatan dalam program BPJS PBI,” kata Sukarman saat ditemui di kediamannya di Kampung Rukhti Harjo, Kecamatan Seputihraman, Selasa (26/5/2026).

Menurutnya, program BPJS PBI sangat membantu masyarakat kurang mampu dalam memperoleh jaminan kesehatan. Karena itu, Fraksi PKS meminta Pemkab Lampung Tengah mengutamakan alokasi anggaran tersebut pada APBD Perubahan 2026 agar program tidak terhenti.

Ia menilai penghentian program BPJS PBI berpotensi menimbulkan keluhan di tengah masyarakat, terutama bagi warga yang selama ini bergantung pada bantuan iuran untuk mengakses layanan kesehatan.

“Program BPJS PBI ini sangat membantu masyarakat yang kurang mampu. Kami berharap anggaran Rp18 miliar untuk Dinas Kesehatan menjadi prioritas,” ujarnya.

Sukarman juga menilai kebutuhan anggaran Rp18 miliar relatif kecil jika dibandingkan dengan potensi pendapatan daerah Lampung Tengah. Karena itu, menurutnya tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak memprioritaskan pembiayaan program tersebut.

“Melihat potensi yang ada di Lampung Tengah, saya rasa anggaran Rp18 miliar sangat kecil bagi Pemkab Lampung Tengah. Saya berharap program BPJS PBI ini diprioritaskan untuk membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan jaminan kesehatan,” pungkasnya. (**)