MOMENTUM, Bandarlampung -- PTPN I Regional 7 membuka peluang kerja sama bagi investor untuk pengembangan budidaya singkong di Lampung. Lahan seluas lebih dari 10 ribu hektare disiapkan di Unit Kerja Kebun Kedaton, Bergen, Wayberulu, Waylima, Tulungbuyut, dan Bungamayang.

Penawaran tersebut disampaikan sebagai bagian dari implementasi program kemandirian energi nasional Presiden Prabowo Subianto melalui pengembangan energi baru terbarukan berupa etanol berbahan baku singkong.

Peluang investasi itu disampaikan Business Support Head PTPN I Regional 7, Iskandar Dewantara, saat rapat percepatan hilirisasi industri singkong di Bandarlampung, Senin (25/5/2026). Menurut Iskandar, PTPN I Regional 7 sebagai unit operasional PTPN I dan PTPN III Holding yang mendapat mandat pemerintah melalui Danantara untuk mendukung program ketahanan energi, siap menjalankan kebijakan tersebut.

“Kami siap melaksanakan kebijakan Bapak Presiden sebagaimana diamanatkan kepada holding dan Head Office PTPN I untuk dieksekusi di lapangan. Kami memiliki lahan yang dapat dimanfaatkan untuk program ini seluas kurang lebih 10 ribu hektare di enam kebun atau unit kerja. Semuanya berada di Lampung,” kata Iskandar di hadapan puluhan calon investor di Kantor Regional 7 Bandarlampung.

Rapat yang diinisiasi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DKPTPH) Provinsi Lampung itu dihadiri Kepala Dinas Elvira Umihani, Dekan Fakultas Pertanian Unila sekaligus Ketua National Cassava Center (NCC) Kuswanta, serta sejumlah pejabat terkait. Adapun pemaparan kesiapan PTPN dalam program tersebut disampaikan Ketua Tim Percepatan Hilirisasi Komoditas Ubi Kayu PTPN III Holding, Erwin Sialagan.

Saat membuka rapat, Elvira Umihani memaparkan kondisi terkini serta proyeksi industri singkong di Lampung. Ia menyebut Provinsi Lampung masih menjadi sentra utama produksi singkong nasional dengan kontribusi sekitar 62 persen. Produk singkong Lampung, kata dia, sebagian besar diolah menjadi tepung tapioka.

“Ada 72 pabrik tapioka di Lampung. Bahan bakunya dipasok dari singkong rakyat. Lebih dari 314 ribu keluarga menggantungkan ekonomi dari budidaya singkong. Produksinya sekitar 15 juta ton per tahun, sedangkan produktivitas rata-rata saat ini sekitar 7,5 ton per hektare,” ujarnya.

Meski produksi cukup tinggi, Elvira menilai pengembangan energi baru terbarukan berbasis etanol membutuhkan kepastian pasokan bahan baku. Dalam konteks itu, Kementerian Pertanian memberikan mandat kepada PTPN Holding untuk memastikan ketersediaan pasokan.

“PTPN dinilai memiliki potensi dan sumber daya yang kuat untuk menjalankan mandat ini. Karena itu, pada rapat kali ini kami sengaja mengundang seluruh pihak, terutama calon investor, untuk membahas strategi dan teknis pelaksanaannya. Hari ini pihak PTPN akan memaparkan seluruh kesiapan agar pelaku usaha dapat segera mengambil langkah positif,” kata dia.

Sementara itu, dalam paparannya, Erwin Sialagan menyebut pemerintah menargetkan penerapan bahan bakar campuran etanol E-20 pada 2028. E-20 merupakan bensin dengan kandungan 20 persen etanol yang berasal dari bahan baku terbarukan, terutama singkong.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kata dia, Indonesia membutuhkan sekitar 8 juta kiloliter etanol.

“Angka delapan juta kiloliter etanol itu diperkirakan dapat dihasilkan dari ubi kayu atau singkong yang ditanam di lahan sekitar 104 ribu hektare. Target itu harus tercapai pada 2029. Untuk tahap awal, pada 2026 ditargetkan terealisasi 10 ribu hektare dan selanjutnya dipercepat hingga mencapai angka tersebut. Dengan demikian, pasokan bahan baku industri etanol dapat terjamin,” ujar dia.

Lebih lanjut, Erwin juga memaparkan potensi lahan PTPN I Regional 7 yang dapat segera dimanfaatkan investor. Dalam skema kerja sama tersebut, PTPN hanya menyediakan aset lahan, sedangkan teknis budidaya, pembiayaan, peralatan, hingga varietas tanaman diserahkan kepada mitra.

“Model kerja samanya adalah KSU atau kerja sama usaha. Kami menyediakan lahan, sedangkan teknis budidaya dan pembiayaan, termasuk varietas yang akan ditanam, diserahkan kepada investor. Regulasi terkait pemanfaatan hasil panen untuk program ketahanan energi menjadi domain pihak terkait. Yang pasti, kami menyiapkan lahan ini untuk mendukung program kemandirian energi nasional,” katanya.

Usai pemaparan mengenai potensi, aset, dan model kerja sama, para investor tampak antusias mengikuti diskusi. Mereka menyambut positif program ketahanan energi berbasis singkong yang diharapkan mampu menjaga stabilitas harga komoditas tersebut.

“Kami menyambut baik program ini. Baru beberapa bulan terakhir harga singkong membaik, bahkan mencapai Rp2.000 per kilogram. Dengan adanya program ketahanan energi ini, mudah-mudahan harga tidak turun lagi sehingga petani singkong bisa ikut sejahtera,” kata Jamsari, salah satu pengurus kelompok tani yang hadir.((