MOMENTUM, Bandar Lampung--Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Pemerintah Kota Metro memperkuat sinergi pengendalian inflasi pangan melalui Kerja Sama Antardaerah (KAD) dengan Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan antar pemerintah daerah (Government‑to‑Government/G2G) serta perjanjian kerja sama antar pelaku usaha (Business‑to‑Business/B2B) di Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Solok, Kamis (30-7-2026).

Kerja sama ini difokuskan pada penyediaan dan pemasaran bawang merah guna memperkuat ketersediaan pasokan sekaligus menjaga stabilitas harga di wilayah Lampung. Kesepakatan G2G ditandatangani langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso, dan Bupati Solok Jon Firman Pandu.

Sementara itu, perjanjian B2B disepakati antara petani unggulan (champion) bawang merah Kabupaten Solok dengan pembeli (offtaker) dari Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Penandatanganan ini turut disaksikan oleh Perwakilan Bank Indonesia serta Pemerintah Provinsi Lampung.

Langkah strategis ini diambil mengingat bawang merah merupakan salah satu komoditas yang sering memicu kenaikan harga atau inflasi pangan di Lampung, sementara produksi lokal belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan—terutama di wilayah pusat konsumsi seperti Bandar Lampung dan Metro.

Di sisi lain, produksi bawang merah Kabupaten Solok pada tahun 2025 mencapai sekitar 218,9 ribu ton, angka yang jauh melampaui produksi Lampung yang hanya sekitar 1,3 ribu ton (data BPS, 2026). Kondisi ini menciptakan peluang kerja sama yang saling menguntungkan: kebutuhan pasokan di Lampung terpenuhi, sekaligus membuka pasar yang lebih luas dan pasti bagi petani di Solok.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Achmad P. Subarkah menegaskan, Kerja Sama Antardaerah merupakan instrumen penting untuk menghubungkan daerah yang memiliki kelebihan produksi dengan daerah yang membutuhkan pasokan tambahan.

“Kerja sama ini diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan semata, melainkan diikuti dengan transaksi yang terukur dan berkelanjutan. Dengan distribusi yang lebih efisien, konsumen mendapatkan pasokan dan harga yang lebih stabil, sementara petani mendapatkan pasar yang lebih luas dan pasti,” ujarnya.

Inisiatif ini adalah wujud nyata pelaksanaan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) 2026, khususnya untuk memperkuat perdagangan komoditas pangan strategis antar‑daerah di wilayah Sumatera. Hal ini juga sejalan dengan hasil Rapat Koordinasi TPIP‑TPID dan GPIPS Wilayah Sumatera pada Februari 2026, yang menekankan pengendalian inflasi secara menyeluruh—mulai dari sisi penyediaan pasokan hingga penyalurannya.

Kerja sama ini segera diwujudkan lewat transaksi perdana yang didukung PT Pos Indonesia sebagai mitra logistik. Pemerintah Kabupaten Solok menyambut baik langkah ini, karena memberikan kepastian pasar dan meningkatkan kesejahteraan para petani mereka.

Bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Metro, menjalin kemitraan dengan daerah produsen adalah langkah penting untuk menjaga kelancaran pasokan pangan di wilayahnya yang berperan sebagai pusat konsumsi dan jasa.

Kesepakatan G2G berfungsi sebagai payung kebijakan dan koordinasi antarpemerintah, sedangkan perjanjian B2B memastikan komitmen tersebut benar‑benar dijalankan dalam bentuk transaksi yang jelas volume, mutu, harga, dan cara penyalurannya.

Ke depannya, kerja sama akan terus diarahkan pada transaksi yang berkelanjutan, didukung pertukaran data informasi produksi, kebutuhan pasar, harga, serta sistem logistik, dan dievaluasi secara berkala. Selain itu, rombongan dari Lampung juga mempelajari praktik terbaik dari Solok—seperti pengembangan kawasan tanam bawang merah, cara budidaya, pembinaan kelompok tani, hingga sistem perbenihan unggul varietas lokal SS Sakato—yang bisa dijadikan contoh untuk dikembangkan di Lampung.

Melalui kerja sama yang kuat dan tata kelola yang baik, diharapkan harga bawang merah senantiasa stabil, kesejahteraan petani meningkat, ketahanan pangan daerah terjaga, dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Bank Indonesia akan terus mendukung terjalinnya koordinasi, fasilitasi kemitraan, pemanfaatan data, serta peningkatan kemampuan petani dan pelaku usaha agar manfaat kerja sama ini dapat dirasakan secara nyata dan berkelanjutan.(**)