MOMENTUM, Bandarlampung--Pemprov Lampung terus memperkuat tata kelola pemerintahan dengan menargetkan peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan perluasan Zona Integritas di perangkat daerah guna memastikan setiap program APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Kegiatan Asistensi SAKIP dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2026 yang dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (4/6/2026).

Marindo mengatakan SAKIP bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi instrumen untuk memastikan seluruh program dan kegiatan pemerintah berjalan efektif serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela sejak awal memberikan perhatian besar terhadap penguatan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

“Pak Gubernur meminta agar tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik dan setiap program, kegiatan maupun subkegiatan yang tercantum dalam APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Marindo.

Ia menjelaskan capaian akuntabilitas kinerja Pemprov Lampung terus menunjukkan tren positif. Saat ini Provinsi Lampung telah meraih predikat BB untuk SAKIP dan A- untuk Reformasi Birokrasi (RB). Nilai reformasi birokrasi juga meningkat dari sekitar 82 menjadi 84 pada penilaian terbaru.

Menurut Marindo, capaian tersebut merupakan hasil komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Ia menegaskan peningkatan nilai harus dibarengi dengan peningkatan kinerja yang nyata.

Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta memahami indikator kinerja masing-masing serta melakukan evaluasi secara berkala. Dokumentasi data dan capaian program juga harus diperkuat agar kinerja yang telah dilakukan dapat tercermin dalam sistem akuntabilitas.

“Yang kita kejar bukan sekadar nilai. Yang penting adalah bagaimana kinerja yang sudah dilakukan ASN dapat tercermin secara nyata dalam sistem dan laporan akuntabilitas,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II Kementerian PANRB Budi Prawira menyebut Lampung sebagai salah satu provinsi dengan capaian SAKIP dan reformasi birokrasi terbaik di tingkat daerah.

Menurut Budi, Lampung telah meraih predikat BB untuk SAKIP dan nilai reformasi birokrasi di atas 84 atau berpredikat A-. Capaian tersebut dinilai dapat menjadi contoh bagi pemerintah kabupaten dan kota di Lampung yang hingga kini belum ada yang berhasil memperoleh predikat BB untuk SAKIP.

Ia juga mendorong Pemprov Lampung memperkuat pembinaan kepada pemerintah kabupaten dan kota agar peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dapat berlangsung merata di seluruh daerah.

Selain penguatan SAKIP, kegiatan asistensi juga difokuskan pada percepatan pembangunan Zona Integritas. Saat ini Pemprov Lampung telah memiliki satu unit kerja berpredikat Zona Integritas, yakni Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.

Marindo berharap capaian tersebut dapat diperluas ke perangkat daerah lain yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Menurutnya, pembangunan Zona Integritas menjadi bagian penting dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

Ia juga meminta Inspektorat, Bappeda, dan Biro Organisasi memperkuat sinergi dalam mengawal proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kinerja perangkat daerah guna menjaga konsistensi pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja.

Melalui asistensi yang diberikan Kementerian PANRB, Pemprov Lampung berharap kualitas SAKIP, reformasi birokrasi, dan pembangunan Zona Integritas terus meningkat sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat, transparan, efektif, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. (**)