MOMENTUM, Jakarta - Di tengah kekhawatiran pemerintah daerah terhadap stagnasi pembangunan akibat efisiensi anggaran, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) pada 2027 akan meningkat. Purbaya menyebut kenaikan TKD berkisar Rp40 triliun hingga Rp90 triliun. 

Namun, angka tersebut masih dibahas dalam APBN 2027. “TKD untuk sementara ada peningkatan sekitar Rp40 triliun. Bisa naik sampai Rp90 triliun,” kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI di Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Ia menegaskan pemerintah masih membuka ruang penambahan dana transfer ke daerah, namun tetap harus memperhitungkan kondisi fiskal nasional, khususnya defisit APBN yang ditargetkan tetap berada di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menurutnya, disiplin fiskal menjadi perhatian penting karena Indonesia saat ini berada dalam pengawasan lembaga pemeringkat global yang menilai kredibilitas kebijakan fiskal pemerintah. “Kita diawasi oleh lembaga-lembaga dunia yang melihat apakah kita bisa menjalankan kebijakan yang prudent atau tidak. Begitu tidak perlu, mereka akan menghukum kita,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong penguatan kapasitas fiskal daerah tidak hanya bergantung pada transfer pusat. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Askolani menjelaskan bahwa daerah dapat memanfaatkan skema pembiayaan alternatif, termasuk pinjaman dari Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan.

Menurutnya, pembiayaan tersebut dapat digunakan untuk berbagai proyek infrastruktur daerah seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, PDAM, hingga jalan dengan tingkat bunga yang relatif rendah.

“Dengan tingkat bunga yang relatif rendah, banyak proyek yang bisa dilakukan pemda,” kata Askolani.

Sementara itu, Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi menyampaikan aspirasi pemerintah daerah yang mengeluhkan kondisi pembangunan yang stagnan akibat efisiensi anggaran. Sejumlah kepala daerah bahkan disebut terpaksa menaikkan pajak dan retribusi untuk menopang kebutuhan pembangunan.

Para kepala daerah berharap kenaikan TKD dapat kembali mendorong percepatan pembangunan dan mengurangi tekanan fiskal di daerah. “Diharapkan mereka mendapat kabar gembira tentang TKD,” ujar Nawardi.(*)