MOMENTUM, Jakarta--Keikutsertaan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) dalam kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuai sorotan.

Pihak UI dengan tegas membantah telah menugaskan mahasiswanya, Daffa Ulhaq, untuk mengikuti kunjungan kerja Wakil Presiden pada 18–21 Juni 2026.

Rektor UI, Heri Hermansyah, menyatakan bahwa kehadiran mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) tersebut dalam rombongan Wapres merupakan inisiatif pribadi, bukan representasi dari institusi kampus.

“Tidak ada dokumen resmi yang masuk ke administrasi kampus. Jadi, tidak mungkin kami menugaskan siapa pun,” tegas Heri dalam keterangan tertulis yang diterima pada Jumat (19/6/2026).

BACA JUGA: IKM FIB UI: Daffa Ulhaq Bukan Utusan Mahasiswa

Heri menjelaskan, pihak universitas sama sekali tidak menerima surat permohonan maupun pemberitahuan formal dari Sekretariat Wakil Presiden terkait keikutsertaan mahasiswa UI dalam agenda kunjungan ke sejumlah daerah tersebut.

Langkah klarifikasi ini diambil oleh pihak rektorat menyusul mencuatnya spekulasi publik terkait netralitas kampus. Isu ini menggelinding setelah Daffa bersama empat mahasiswa dari perguruan tinggi lain—termasuk dari Universitas Sanata Dharma, Universitas Pelita Harapan, dan Institut Seni Budaya Indonesia—ikut serta meninjau program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.

Kendati membantah adanya penugasan, Heri menyatakan bahwa UI tetap menghormati hak setiap mahasiswa sebagai warga negara dewasa untuk terlibat dalam kegiatan publik, sepanjang tidak melanggar etika akademik. Namun, ia menyayangkan minimnya koordinasi dalam kegiatan yang dinilai sensitif ini.

"Kami menyarankan agar keterlibatan semacam itu tetap dikomunikasikan dengan fakultas atau program studi agar kampus bisa memberikan pendampingan yang memadai," lanjutnya.

Di akhir keterangannya, Heri menegaskan komitmen Universitas Indonesia untuk tetap menjaga netralitas dan tidak terseret dalam pusaran politik praktis.

“Kami bukan lembaga yang mengirimkan orang ke acara pemerintah. Kami mengirimkan ilmu, bukan duta politik,” pungkas Heri.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Sekretariat Wakil Presiden belum memberikan penjelasan resmi mengenai mekanisme seleksi maupun kriteria keterlibatan para mahasiswa dalam kunjungan kerja tersebut.(*)