MOMENTUM, Jakarta -- Integritas gerakan mahasiswa kembali diuji. Isu pengondisian massa menerpa internal kampus. Uang puluhan juta rupiah diduga mengalir untuk menjinakkan aksi unjuk rasa.

Pengondisian gerakan mahasiswa itu terungkap dari pengakuan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK), Muhammad Abdimaludin. 

Ia membenarkan telah menerima uang sebesar Rp20 juta dengan kompensasi memindahkan titik aksi mahasiswa dari Istana Negara ke Gedung DPR RI.

Pengakuan mengejutkan itu disampaikan Abdimaludin dalam forum klarifikasi internal bersama ratusan mahasiswa pada Senin (22/6/2026) malam. Pertemuan tersebut digelar menyusul adanya tuntutan transparansi pasca-pertemuan pengurus BEM dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Senin, 15 Juni 2026.

Salah satu mahasiswa FH UBK yang hadir dalam forum, Na’ilah Panrita Hartono, membenarkan adanya pengakuan aliran dana pengondisian unjuk rasa tersebut.

"Dia menjelaskan kronologinya tentang dia dapat uang, sejumlah uang, yang menurut keterangannya ditujukan agar aksi tidak dilakukan di depan Istana Negara, tetapi dipindahkan ke DPR RI," ujar Na’ilah, Selasa (23/6/2026).

Meskipun dana telah dicairkan, Na'ilah menambahkan bahwa upaya intervensi tersebut gagal di lapangan. Massa mahasiswa UBK tetap kukuh menggelar aksi demonstrasi di kawasan Istana Negara.

Aliran Dana Dibagi ke Tujuh Orang

Berdasarkan hasil penelusuran dalam forum, uang sebesar Rp 20 juta tersebut diduga tidak dinikmati sendiri oleh Abdimaludin. Dana itu telah dipecah dan dibagikan kepada tujuh orang. Abdimaludin sendiri disebut menerima bagian sebesar Rp 6 juta.

Sementara itu, sisa dana diduga mengalir ke beberapa nama pengurus BEM lain serta dua orang yang diidentifikasi sebagai senior organisasi kemahasiswaan eksternal. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi langsung dari pihak-pihak lain yang namanya terseret dalam pusaran aliran dana tersebut.

Sumber Dana Masih Simpang Siur

Asal-usul uang Rp 20 juta untuk pengaturan demonstrasi ini juga masih misterius. Muncul perbedaan keterangan dari Abdimaludin sepanjang jalannya forum klarifikasi.

Pada awal diskusi, dana disebut berasal dari seorang komunikator yang meminta pemindahan titik aksi agar kawasan Istana steril. Namun, di penghujung forum, keterangan berubah. Abdimaludin menyebut uang tersebut bersumber dari seorang anggota kepolisian bernama A'an.

Istana dan Kampus Ambil Sikap

Merespons dugaan aliran dana pengondisian demonstrasi ini, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto menyatakan pihak Istana akan segera memonitor informasi tersebut.

"Coba nanti saya monitor dulu ya. Saya enggak mengikuti yang kemarin berita terakhir itu. Nanti saya akan cek lagi ya, oke ya," kata Bambang di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Buntut dari skandal ini, internal mahasiswa UBK melayangkan protes keras. Mereka menuntut pembentukan tim investigasi independen serta mendesak seluruh oknum pengurus organisasi yang terlibat untuk segera dicopot dan mundur dari jabatannya. 

Hingga berita ini ditayangkan, upaya konfirmasi resmi kepada Muhammad Abdimaludin maupun pihak Rektorat Universitas Bung Karno masih terus diupayakan. (**)