MOMENTUM, Bandarlampung – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menemui massa aksi yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lampung di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin (29/6/2026). 

Dalam dialog tersebut, Jihan menyatakan Pemerintah Provinsi Lampung siap mengawal dan menyampaikan aspirasi mahasiswa yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Jihan didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dan sejumlah anggota DPRD Provinsi Lampung saat berdialog langsung dengan para mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa.

"Kami sangat menghormati dan mengapresiasi aksi rekan-rekan PMII hari ini. Aspirasi telah disampaikan dengan tertib, baik, dan terstruktur, baik secara lisan maupun melalui surat resmi," kata Jihan di hadapan massa aksi.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Lampung selalu membuka ruang komunikasi dengan masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa, sebagai bagian dari proses pembangunan yang partisipatif.

Dalam aksi tersebut, PMII Lampung menyampaikan tujuh tuntutan yang mencakup evaluasi kebijakan ekonomi dan anggaran, reformasi hukum dan demokrasi, peningkatan anggaran pendidikan, penyelesaian konflik agraria, perbaikan fiskal daerah, pengelolaan sumber daya alam dan pertambangan, serta perbaikan tata kelola pembangunan.

Sejumlah isu yang disuarakan mahasiswa antara lain evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM), hingga percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Menanggapi hal itu, Jihan menjelaskan bahwa sejumlah tuntutan tersebut berada dalam kewenangan pemerintah pusat. Namun, pemerintah daerah akan menjalankan perannya sebagai penghubung antara aspirasi masyarakat dengan pemerintah pusat.

"Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk menyampaikan aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui jalur yang sesuai. Setiap masukan dari masyarakat akan menjadi perhatian kami sebagai bagian dari proses pembangunan yang partisipatif," ujarnya.

Aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung tersebut berjalan tertib dan diisi dengan penyampaian orasi serta penyerahan dokumen tuntutan kepada pemerintah daerah dan DPRD.

Jihan menegaskan, partisipasi mahasiswa melalui penyampaian aspirasi secara damai merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung akan terus membuka ruang dialog dengan seluruh elemen masyarakat.

"Partisipasi mahasiswa dan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara damai merupakan bagian penting dalam memperkuat demokrasi dan mendorong pembangunan yang lebih baik," katanya.(*)