MOMENTUM, Bandarlampung – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamenham) Mugiyanto meminta aparatur sipil negara (ASN) menjadikan hak asasi manusia (HAM) sebagai landasan dalam memberikan pelayanan publik. 

Hal itu disampaikannya saat sosialisasi Penguatan Kapasitas HAM bagi ASN di Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Selasa (30/6/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dan diikuti aparatur dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Mugiyanto mengatakan ASN merupakan garda terdepan dalam penghormatan dan perlindungan HAM karena berinteraksi langsung dengan masyarakat.

"Cara masyarakat melihat pemerintah ditentukan kualitas pelayanan aparatur. Pemahaman HAM harus menjadi pegangan setiap ASN," ujarnya.

Menurutnya, Kementerian HAM siap memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung melalui Kantor Wilayah Kementerian HAM untuk membantu penyelesaian berbagai persoalan HAM di daerah.

"Sebagai duty bearer of rights atau pemegang tanggung jawab, kita harus memastikan HAM bermanfaat untuk kerja-kerja ke depan agar cita-cita Indonesia Emas 2045 terwujud," katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan Pemprov Lampung terus mendorong pelayanan publik yang cepat, mudah, adil, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas.

Ia menyebut keberagaman suku, agama, dan budaya di Lampung menjadi modal sosial yang mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis.

"Lampung terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, namun tetap menjunjung tinggi semangat Sakai Sambayan dan Nemui Nyimah. Keberagaman ini menjadi modal penting dalam penerapan nilai-nilai HAM," ujar Jihan.

Menurutnya, pemerintah daerah juga terus memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan melalui peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, serta penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.

Jihan mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pemenuhan HAM di daerah, di antaranya persoalan agraria dan isu-isu strategis lain yang memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

"Kami ingin setiap kebijakan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu diperlukan kolaborasi yang kuat dengan pemerintah pusat," katanya.

Ia juga mengingatkan ASN merupakan representasi pemerintah di mata masyarakat sehingga kualitas pelayanan yang diberikan akan menentukan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

"ASN adalah wajah pemerintah. Bagaimana ASN melayani dengan cepat, adil, dan tulus, itulah yang dinilai masyarakat sebagai wajah Pemprov Lampung," tegasnya.(*)