MOMENTUM, Jakarta – Pemerintah Provinsi Lampung dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menandatangani nota kesepakatan kerja sama untuk memperkuat pembangunan berbasis riset, inovasi, dan teknologi di Provinsi Lampung.

Penandatanganan dilakukan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Kepala BRIN Arif Satria di Kantor BRIN, Gedung B.J. Habibie, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengatakan kerja sama tersebut merupakan komitmen untuk mendorong pembangunan daerah yang didasarkan pada ilmu pengetahuan, riset, teknologi, dan inovasi.

Menurutnya, kebijakan pembangunan harus berorientasi pada bukti (evidence-based policy) sehingga setiap program yang dijalankan memberikan manfaat yang terukur dan berkelanjutan.

"Potensi besar Lampung di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, energi, hingga ekonomi kreatif harus ditingkatkan melalui hilirisasi dan penguasaan teknologi," katanya.

Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria menegaskan sains dan teknologi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, bukan hanya berkembang di laboratorium.

Ia mengatakan nota kesepakatan tersebut akan ditindaklanjuti melalui program kerja selama empat tahun dengan mengoptimalkan sumber daya manusia, infrastruktur riset, kompetensi, dan pendanaan kedua belah pihak.

Kerja sama itu mencakup 19 program strategis yang disusun bersama tiga kedeputian BRIN, lima Organisasi Riset BRIN, serta lima organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Lima OPD yang terlibat yakni Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Dinas Perkebunan.

Salah satu program prioritas adalah pengembangan Pusat Riset Kolaborasi Cassava bersama Universitas Lampung untuk menghasilkan varietas unggul ubi kayu berkadar pati tinggi.

Dalam program tersebut, BRIN akan menyediakan tenaga ahli, teknologi, pendampingan teknis, serta dukungan pendanaan riset. Sementara Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan lahan uji, data lapangan, koordinasi dengan para pemangku kepentingan, serta dukungan pembiayaan melalui APBD.

Nota kesepakatan berlaku selama empat tahun dengan ruang lingkup delapan sektor prioritas, yakni sains dan edukasi keantariksaan, kedaulatan pangan dan inovasi agrikultur, tata niaga dan stabilitas harga pangan, teknologi terapan bagi petani, peternakan terintegrasi, ekonomi desa dan ekonomi kreatif, kelautan dan perikanan, serta kebijakan dan tata kelola daerah.

Melalui kerja sama tersebut, Pemprov Lampung dan BRIN menargetkan lahirnya berbagai inovasi yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah sekaligus meningkatkan daya saing Lampung dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.(*)