MOMENTUM, Bandarlampung – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengapresiasi Pemerintah Provinsi Lampung yang konsisten menjadikan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

Hal itu disampaikan Rachmat saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor BPS Provinsi Lampung didampingi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Jumat (24/7/2026).

Menurut Rachmat, pembangunan yang berkualitas harus diawali dengan data yang akurat, terukur, dan dapat dipercaya. Karena itu, BPS memegang peran strategis sebagai penyedia data yang menjadi fondasi perencanaan pembangunan nasional maupun daerah.

"Semua harus diukur dan terukur. BPS harus menjadi institusi yang menetapkan ukuran, melakukan pengukuran, dan menghasilkan data yang dipercaya, bukan hanya oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia, tetapi juga oleh dunia internasional," ujarnya.

Ia menilai Lampung telah menunjukkan komitmen dalam memanfaatkan data BPS sebagai dasar penyusunan kebijakan, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga berbagai indikator pembangunan lainnya.

Rachmat juga mengusulkan agar BPS Provinsi Lampung menjadi pelopor penyusunan Indeks Kebahagiaan Desa (Village Happiness Index) sebagai instrumen baru untuk mengukur keberhasilan pembangunan desa secara lebih komprehensif.

Menurutnya, indeks tersebut akan memberikan gambaran kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, tetapi juga kualitas hidup dan tingkat kebahagiaan warga.

Di akhir arahannya, Rachmat mengajak seluruh jajaran BPS menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik, sekaligus menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai agenda strategis nasional.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyebut BPS telah menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan.

"Selama satu setengah tahun saya menjabat, BPS benar-benar menjadi mitra strategis dan menjadi kompas bagi Pemerintah Provinsi Lampung. Program-program yang kami susun selalu berlandaskan data sehingga menghasilkan kebijakan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan," katanya.

Gubernur juga mendukung pengembangan Indeks Kebahagiaan Desa. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari tingkat kebahagiaan masyarakat yang merasakan langsung manfaat pembangunan.

Selain itu, Rahmat menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus mendorong hilirisasi komoditas pangan guna meningkatkan nilai tambah sektor pertanian dan memperkuat perekonomian daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution memaparkan inovasi Dashboard SIGER Lampung (Sinergi Gerak Bersama Lampung) yang memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menyajikan data sosial ekonomi hingga tingkat desa.

Melalui platform tersebut, pemerintah dapat memetakan tingkat kesejahteraan masyarakat, memverifikasi penerima bantuan sosial, serta memantau berbagai program pemberdayaan secara terintegrasi sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.

Ahmadriswan mengatakan aplikasi SIGER Lampung telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah kabupaten/kota, serta mulai dilirik sejumlah daerah lain seperti Sulawesi Utara dan Aceh untuk direplikasi.

BPS bersama Pemerintah Provinsi Lampung juga tengah mengembangkan SIGER Desa, dashboard yang akan membantu pemerintah menentukan prioritas intervensi pembangunan hingga tingkat desa dan kecamatan.

"Kami ingin mengakomodasi semangat Provinsi Lampung, yaitu pembangunan yang inklusif. Kehadiran pemerintah harus benar-benar menghadirkan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat desa," ujarnya.

Menurut Ahmadriswan, konsep tersebut akan diperkuat melalui pengembangan Indeks Kebahagiaan Desa yang mengintegrasikan data Potensi Desa (Podes), Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel), SIGER Desa, serta aplikasi Lampung-In.

Ia berharap pendekatan berbasis data tersebut mampu meningkatkan efektivitas kebijakan sekaligus mempercepat pembangunan yang lebih merata dan berdampak langsung bagi masyarakat.(*)