MOMENTUM, Panaragan--Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) mulai mematangkan regulasi penyelenggaraan program beasiswa Strata 1 (S1). Hal itu ditandai dengan rapat pembahasan rancangan Peraturan Bupati (Perbup) yang dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Untung Budiono.

Rapat yang digelar di Ruang Rapat Asisten I tersebut dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta perwakilan Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) Tunas Palapa sebagai mitra dalam penyelenggaraan program beasiswa.

Pembahasan difokuskan pada penyusunan regulasi yang akan menjadi landasan hukum pelaksanaan program beasiswa S1, khususnya yang bekerja sama dengan STES Tunas Palapa, salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang memiliki Program Studi Ekonomi Syariah.

Dalam arahannya, Untung Budiono menegaskan pentingnya penyusunan regulasi yang komprehensif, akuntabel, dan tepat sasaran agar pelaksanaan program beasiswa berjalan optimal serta mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Tubaba.

"Rancangan Peraturan Bupati ini diharapkan menjadi payung hukum yang jelas dalam penyelenggaraan program beasiswa, mulai dari mekanisme seleksi, pembiayaan, hingga kewajiban penerima beasiswa," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam membangun sistem pendidikan yang berkelanjutan serta selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Menurutnya, kerja sama tersebut diharapkan mampu mencetak lulusan yang memiliki kompetensi dan siap berkontribusi terhadap pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Program beasiswa S1 merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Tubaba dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat sekaligus mencetak generasi yang unggul, berdaya saing, dan memiliki kualitas sumber daya manusia yang lebih baik.

Melalui pembahasan tersebut, Pemkab Tubaba menargetkan rancangan Peraturan Bupati dapat segera difinalisasi sehingga program beasiswa S1 dapat diimplementasikan secara efektif, tepat sasaran, dan memiliki kepastian hukum dalam pelaksanaannya.(*)