MOMENTUM, Pringsewu--Anggota Komite IV DPD RI Almira Nabila Fauzi mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 agar menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. 

Ajakan itu disampaikannya saat berdiskusi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Kamis (30/7/2026).

Audiensi berlangsung di Aula Kantor BPS Kabupaten Pringsewu, Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo. Hadir Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution, Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila, serta jajaran pemerintah daerah dan BPS.

Almira mengatakan sosialisasi kepada masyarakat perlu terus diperkuat agar warga memahami pentingnya Sensus Ekonomi 2026 dan tidak ragu memberikan data yang sebenarnya.

"Saya berharap sosialisasi kepada masyarakat terus diperkuat agar pemahaman masyarakat terkait Sensus Ekonomi semakin meningkat sehingga mereka tidak ragu memberikan data yang sebenarnya. Sensus Ekonomi 2026 merupakan fondasi penting bagi penyusunan kebijakan pemerintah," katanya.

Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila mengatakan Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda strategis nasional yang akan memotret struktur dan karakteristik perekonomian Indonesia.

Menurutnya, data yang dihasilkan akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan, pengembangan UMKM, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga percepatan transformasi ekonomi daerah.

Sebagai bentuk dukungan, Pemkab Pringsewu telah menerbitkan surat edaran bupati kepada seluruh perangkat daerah, pemerintah pekon dan kelurahan, serta masyarakat agar mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

"Kami berharap hasil Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya menjadi publikasi statistik, tetapi benar-benar dimanfaatkan dalam penyusunan RPJMD, pengembangan potensi daerah, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution menegaskan data hasil Sensus Ekonomi sangat penting untuk mendukung perencanaan pembangunan dan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.

Ia berharap dukungan pemerintah daerah, legislatif, dan DPD RI terus mengawal pelaksanaan sensus yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026.

"Sensus Ekonomi bukan hanya milik pemerintah atau BPS, tetapi milik negara. Karena itu kami berharap seluruh pihak ikut menyukseskannya," kata Ahmadriswan.

Usai mengikuti diskusi, Almira melanjutkan kunjungan dengan meninjau Pasar Gadingrejo. Dalam kesempatan itu, ia memantau ketersediaan bahan pangan, perkembangan harga kebutuhan pokok, serta menyerap aspirasi pedagang dan masyarakat. (*)