Oleh: Majid Lintang 

ADA nasihat yang terdengar indah karena sederhana: bersyukurlah.

Jangan banyak mengeluh. Jangan sedikit-sedikit menyalahkan pemerintah. Kalau sudah ada jalan, rawat. Kalau sudah ada taman, jangan dirusak. Kalau sudah ada tugu, jangan dicoret.

Benar.

Tetapi ada satu persoalan kecil: bersyukur kepada siapa?

Sebab jalan itu bukan milik pemerintah. Taman bukan milik bupati. Tugu bukan milik dinas. Gedung kantor bukan pula hadiah ulang tahun dari pejabat kepada rakyat.

Semuanya milik publik.

Uangnya juga uang publik.

Pemerintah hanya dititipi.

Seperti orang menitipkan sepeda kepada tetangga. Setelah sepeda dikembalikan dalam keadaan baik, tentu kita berterima kasih. Tetapi kalau sepedanya hilang, apakah kita masih harus berkata:

“Terima kasih, Pak. Saya bersyukur pernah punya sepeda.”

Begitulah kadang-kadang logika bersyukur dipakai.

Ia menjadi semacam sapu.

Dipakai untuk menyapu kritik ke bawah karpet.

Tiga paragraf di bawah ini adalah kutipan dari tulisan teman saya, M. Furqon, di Harianmomentum.com edisi Tanggal 09 Agu 2026, berjudul “Rakyat Tak Bersyukur vs Pejabat Tamak”.

“Ada sebuah foto Tugu Selamat Datang Lampung Timur yang saya unggah di Facebook pada 7 Agustus 2017.”

“Tahun ini, foto yang sama saya unggah lagi.”

“Menariknya, komentarnya masih hidup. Ada yang bernostalgia. Ada yang membandingkan. Ada yang bertanya-tanya. Dan ada pula yang mengingatkan: masyarakat sekarang kurang bersyukur.”

Ada yang mengingatkan agar masyarakat tidak hanya pandai mencela. Ada yang berkata, pembangunan harus dirawat. Pemerintah tidak bisa disalahkan untuk segala hal.

Sekali lagi: benar.

Tetapi demokrasi rupanya punya pekerjaan yang agak aneh.

Ia meminta rakyat menjaga hasil pembangunan sekaligus mengawasi pembangunnya.

Menjaga taman.

Mengawasi anggaran.

Menjaga jalan.

Menanyakan proyek.

Menjaga gedung.

Menanyakan mengapa gedung itu mahal.

Menjaga tugu.

Menanyakan mengapa catnya cepat mengelupas.

Rakyat, dengan demikian, bukan hanya tukang sapu.

Ia juga saksi.

Barangkali kita terlalu sering mengira kritik adalah kebalikan dari syukur.

Padahal tidak.

Kita bisa bersyukur karena ada jalan, sambil bertanya mengapa jalannya rusak.

Kita bisa berterima kasih karena ada rumah sakit, sambil bertanya mengapa orang miskin harus menunggu begitu lama.

Kita bisa bangga kepada daerah, sambil bertanya mengapa sebagian pejabat hidup begitu jauh dari keadaan rakyatnya.

Cinta dan kritik bukan dua saudara yang selalu bertengkar.

Kadang mereka justru duduk di bangku yang sama.

Minum kopi yang sama.

Dan sama-sama mengeluh karena gula terlalu sedikit.

Ada yang mengatakan, rakyat jangan terlalu banyak berharap kepada pemerintah.

Saya setuju.

Rakyat memang tidak boleh menggantungkan seluruh hidupnya kepada pemerintah.

Tetapi pemerintah juga jangan terlalu berharap rakyat akan diam.

Sebab rakyat membayar pajak.

Rakyat memilih.

Rakyat mengawasi.

Rakyat bertanya.

Rakyat pula yang nanti menerima akibat dari sebuah keputusan.

Kalau keputusan pemerintah benar, rakyat menikmati.

Kalau salah, rakyat ikut menanggung.

Agak aneh kalau yang menikmati keputusan adalah pemerintah, sementara yang boleh berbicara hanya pemerintah.

Itu bukan pemerintahan.

Itu monolog.

Dan demokrasi bukan panggung untuk monolog.

Dulu, orang yang melihat jalan berlubang mungkin hanya mengeluh kepada tetangga.

Sekarang ia memotretnya.

Dulu orang yang mendapat pelayanan buruk mungkin pulang sambil menggerutu.

Sekarang ia merekam.

Dulu proyek mangkrak hanya menjadi bahan obrolan di warung kopi.

Sekarang warung kopinya bernama media sosial.

Bedanya cuma satu:

kopinya tetap pahit.

Tetapi pendengarnya lebih banyak.

Mungkin itulah yang membuat sebagian kekuasaan gugup.

Bukan karena rakyat tiba-tiba menjadi lebih berani.

Tetapi karena rakyat sekarang punya kamera.

Dan kamera, seperti mata, kadang tidak tahu sopan santun.

Ia memotret apa yang ada.

Bukan apa yang ingin kita lihat.

Tentu rakyat bisa keliru.

Rakyat bisa salah informasi.

Rakyat bisa berlebihan.

Rakyat bisa menuduh tanpa bukti.

Karena itu kritik juga harus punya etika.

Tetapi pemerintah pun punya kewajiban yang sama: menjawab dengan data, bukan dengan kemarahan.

Kalau jalan rusak, perbaiki.

Kalau tuduhan salah, jelaskan.

Kalau anggaran benar, buka.

Kalau pelayanan buruk, benahi.

Tidak perlu sibuk mencari siapa yang memotret.

Sebab memenjarakan kamera tidak membuat jalan menjadi mulus.

Dan membungkam kritik tidak membuat anggaran menjadi bersih.

Ada sebuah kalimat yang kadang terdengar seperti doa:

“Semoga masyarakat bersyukur.”

Saya juga berharap begitu.

Tetapi saya punya tambahan kecil:

Semoga pejabat juga bersyukur.

Sebab orang yang bersyukur tidak akan mudah mengambil sesuatu yang bukan miliknya.

Orang yang bersyukur tidak akan menganggap fasilitas negara sebagai fasilitas keluarga.

Orang yang bersyukur tidak akan memandang uang rakyat sebagai rezeki pribadi.

Orang yang bersyukur mestinya tahu bahwa jabatan adalah titipan.

Bukan warisan.

Bukan deposito.

Bukan kesempatan memperbesar halaman rumah.

Mungkin kita memang perlu belajar kembali arti syukur.

Syukur bukan menutup mata terhadap kekurangan.

Syukur justru membuat kita malu jika sesuatu yang dipercayakan kepada kita menjadi rusak.

Syukur bukan diam.

Syukur adalah kesadaran.

Bahwa jalan itu milik bersama.

Bahwa uang itu uang bersama.

Bahwa negara bukan milik pejabat.

Bahwa jabatan bukan hak turun-temurun.

Dan bahwa rakyat bukan penonton.

Maka jika suatu hari saya memotret jalan berlubang, jangan buru-buru mengatakan saya tidak bersyukur.

Barangkali saya sedang bersyukur karena masih memiliki mata.

Kalau saya merekam pelayanan yang buruk, jangan buru-buru menyebut saya pembenci pemerintah.

Barangkali saya sedang bersyukur karena masih memiliki keberanian untuk bicara.

Kalau saya bertanya ke mana uang rakyat dibelanjakan, jangan buru-buru menyebut saya provokator.

Barangkali saya sedang bersyukur karena masih memiliki akal.

Sebab ada jenis kesyukuran yang tidak diucapkan dengan “Alhamdulillah”.

Ia diucapkan dengan pertanyaan.

Dengan kritik.

Dengan keberanian mengatakan:

“Ini tidak benar.”

Dan mungkin ada pula jenis ketidakbersyukuran yang paling berbahaya.

Bukan ketika rakyat mencela.

Melainkan ketika seseorang memegang uang rakyat, memegang kekuasaan, lalu diam-diam berkata dalam hati:

“Untung saya.”

Di warung kopi, orang menyebutnya sederhana:

rezeki.

Di kantor pemerintahan, mungkin namanya lain.

Tetapi Tuhan barangkali tidak terlalu sulit membedakannya.(*)