MOMENTUM, Bandarlampung — Pemerintah Provinsi Lampung kembali melakukan mutasi pejabat. Kali ini, sebanyak 34 pejabat administrator dan pejabat pengawas atau eselon III dan IV dijadwalkan mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan, Kamis (3/9/2026).

Prosesi pelantikan dijadwalkan berlangsung pukul 15.00 WIB di Balai Keratun Lantai III, Kompleks Kantor Gubernur Lampung.

Agenda tersebut tertuang dalam surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan Nomor 400.14.1.1/3040/VI.04/2026 tertanggal 3 September 2026.

Puluhan pejabat yang masuk dalam perombakan tersebut berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Lampung.

Di antaranya Inspektorat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, serta Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.

Mutasi juga mencakup pejabat di Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi, dan Infrastruktur (BMBK), Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.

Perombakan juga menyasar sejumlah pejabat administrator dan pengawas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Balitbangda, Bapenda, BPKAD, Sekretariat DPRD, Satpol PP, Biro Umum, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro Hukum, serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Selain jajaran OPD dan biro di lingkungan Pemprov Lampung, sejumlah pejabat di rumah sakit daerah juga masuk dalam agenda mutasi, yakni RSUD Abdul Moeloek, Rumah Sakit Jiwa, dan RSUD Bandar Negara Husada.

Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan terhadap 34 pejabat tersebut menjadi bagian dari penataan kembali jabatan administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.(*)