MOMENTUM, Lampung--Pemerintah Provinsi Lampung secara resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Selasa (8-9-2026).

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menegaskan bahwa penyesuaian APBD ini berpedoman pada kesepakatan Perubahan KUA-PPAS 2026 demi memastikan program prioritas memberi dampak langsung kepada masyarakat.

Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp6,992 triliun, atau mengalami penyesuaian turun Rp19,667 miliar dari target awal akibat koreksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer.

Sebaliknya, alokasi belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp74,655 miliar dari semula Rp7,916 triliun menjadi Rp7,991 triliun guna mendanai kebutuhan pembangunan prioritas hingga akhir tahun anggaran.

Guna menutup defisit belanja, pembiayaan netto dialokasikan sebesar Rp998,323 miliar yang bersumber dari SiLPA 2025 senilai Rp98,323 miliar dan penerimaan pinjaman daerah Rp1 triliun, dikurangi pembayaran pokok utang Rp100 miliar.

"Sektor belanja diorientasikan pada pemenuhan pelayanan publik dan percepatan perekonomian daerah agar hasilnya dirasakan nyata oleh publik," ujar Wagub Jihan.

Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar ini dihadiri 61 anggota dewan dan juga membahas agenda penyampaian dua Raperda prakarsa Pemprov serta 12 Raperda inisiatif DPRD.

Di akhir penyampaiannya, Wagub Jihan menyampaikan apresiasi kepada jajaran dewan serta menyelipkan doa agar erupsi Anak Gunung Krakatau segera mereda sehingga kondisi Lampung tetap kondusif. (**)