MOMENTUM, Jakarta — Pemerintah daerah (pemda) disiapkan alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dengan sebagian kewajibannya dapat dibayarkan menggunakan dana bagi hasil (DBH).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan skema tersebut tengah disiapkan untuk membantu daerah merealisasikan pembangunan infrastruktur yang selama ini belum terlaksana meski telah masuk dalam penganggaran.

“Nanti kami ajukan ke daerah kalau mau berutang ke SMI, nanti dibayarnya pakai sebagian DBH itu,” kata Purbaya dalam taklimat media di Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Purbaya menyoroti masih adanya kebutuhan infrastruktur di sejumlah daerah yang belum terealisasi. Salah satunya pembangunan jembatan yang telah dianggarkan, tetapi belum juga dibangun.

“Kalau dilihat, salah satu komplain, ada banyak di daerah itu infrastruktur yang ada penganggarannya tapi nggak dibangun juga. Misalnya jembatan yang nggak ada,” ujarnya.

Menurut Purbaya, kondisi tersebut turut melatarbelakangi program pembangunan 1.000 jembatan serta pembangunan jembatan darurat yang melibatkan TNI.

Ia menilai pembiayaan melalui PT SMI dapat menjadi salah satu cara memastikan proyek infrastruktur yang telah direncanakan benar-benar berjalan. Sebagai lembaga pembiayaan, SMI dinilai memiliki mekanisme pengawasan terhadap perkembangan proyek.

“Karena SMI kan profesional. Dia akan lihat terus progresnya dari waktu ke waktu seperti bank,” katanya.

Dengan skema tersebut, pemerintah berharap anggaran pembangunan infrastruktur tidak berhenti pada tahap penganggaran, tetapi benar-benar menghasilkan aset fisik yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Purbaya juga menepis kekhawatiran mengenai risiko gagal bayar maupun tambahan beban keuangan bagi pemda. Menurut dia, kewajiban pinjaman dapat dibayarkan melalui sebagian dana transfer berupa DBH dari pemerintah pusat.

Meski demikian, ia menegaskan alternatif pembiayaan melalui SMI bukan dimaksudkan untuk terus menambah alokasi anggaran pemerintah pusat kepada daerah.

Skema tersebut, kata Purbaya, diarahkan untuk membantu menutup kebutuhan pembangunan infrastruktur yang belum terpenuhi di daerah, sekaligus mendorong agar proyek yang telah direncanakan dapat segera direalisasikan. (*)