MOMENTUM, Bandarlampung--Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyatakan komitmen penuh Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengawal dan mempercepat pelaksanaan program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur dalam Rapat Koordinasi Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait.

Rapat koordinasi strategis ini dilangsungkan secara virtual bertempat di Ruang Kerja Gubernur pada Kamis, 17 September 2026.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Mirza menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kementerian PKP RI. Apresiasi ini diberikan atas peningkatan yang sangat signifikan terhadap bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah Provinsi Lampung.

Berdasarkan data yang dipaparkan, kuota bantuan penanganan rumah tidak layak huni mengalami lonjakan luar biasa sebesar 455 persen. Jumlah tersebut meningkat drastis dari sebelumnya hanya 2.390 unit pada tahun 2025 menjadi 13.276 unit pada tahun 2026.

Gubernur menegaskan bahwa jajaran Pemerintah Provinsi Lampung terus bergerak cepat guna menuntaskan seluruh tahapan verifikasi faktual bagi calon penerima bantuan. Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan instansi vertikal kementerian di daerah juga terus diintensifkan.

Langkah kolaborasi tersebut dilakukan demi memastikan agar proses verifikasi di lapangan dapat berjalan tepat sasaran serta tepat waktu. Pemerintah provinsi bersama Tim Satker dan Tim Balai juga rutin melakukan konsolidasi data serta komunikasi secara intensif.

Gubernur mengungkapkan bahwa dari total target yang ada, sisa data yang belum diverifikasi hingga saat ini tinggal kurang dari 3.500 unit. Ia pun menargetkan seluruh proses verifikasi dapat tuntas pada akhir bulan September ini.

Tidak hanya itu, pembangunan fisik untuk program RTLH tersebut diproyeksikan dapat rampung sepenuhnya 100 persen pada bulan Desember mendatang. Untuk mendukung kelancaran target tersebut, kesiapan pemerintah daerah juga akan dikoordinasikan langsung bersama para bupati dan wali kota di 15 kabupaten/kota.

Koordinasi berkala dilakukan setiap dua minggu sekali guna mengurai segala kendala teknis maupun administrasi di lapangan. Selain program RTLH, Provinsi Lampung pada tahun 2026 turut memperoleh berbagai dukungan infrastruktur perumahan lainnya seperti Rusun TNI AU, penanganan kawasan permukiman kumuh, hingga penyaluran kredit rumah subsidi FLPP.(**)