MOMENTUM, Jakarta -- Program pendidikan gratis mulai jenjang SD hingga perguruan tinggi berpeluang mulai diterapkan secara bertahap pada 2028. Pemerintah dan DPR saat ini masih menghitung kebutuhan anggaran serta menyiapkan skema pelaksanaannya.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengatakan, penerapan program tersebut dapat diawali melalui percontohan sebelum diperluas secara bertahap hingga mencakup seluruh sasaran.

"Yang pertama di Badan Anggaran untuk SD, SMP itu baru kami anggarkan Rp5 triliun. Tapi komitmen kami nanti baru di 2028," kata Said di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Menurut Said, pemerintah dan DPR masih memetakan kebutuhan anggaran pendidikan gratis dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Perhitungan sementara menunjukkan kebutuhan untuk pendidikan dasar dan menengah mencapai sekitar Rp210 triliun.

Sementara itu, kebutuhan anggaran untuk pendidikan gratis di perguruan tinggi diperkirakan mencapai Rp92 triliun. Dengan demikian, total kebutuhan sementara untuk seluruh jenjang pendidikan mencapai sekitar Rp302 triliun.

"Hitungan sementara dibutuhkan sekitar hampir kalau SD, SMP, SMA secara keseluruhan itu sekitar Rp210 triliun kemudian perguruan tinggi Rp92 triliun. Itu artinya hampir Rp302 triliun," ujarnya.

Said mengatakan pelaksanaan secara bertahap diperlukan agar pemerintah memiliki waktu untuk menyiapkan anggaran dan tata kelola program. Ia menyebut cakupan program pada 2028 dapat dimulai sekitar 60 hingga 75 persen sebelum diperluas menjadi 100 persen pada tahun berikutnya.

"Katanya di 2028, 60 sampai 75 persen dulu, baru di tahun berikutnya 2029 bisa 100 persen. Saya ingin mencoba realistis," katanya.

Dia menilai penerapan bertahap penting untuk mencegah munculnya persoalan dalam tata kelola program ketika cakupan pendidikan gratis diperluas.

"Karena khawatir kalau tidak dipersiapkan secara matang nanti akan menimbulkan persoalan di tata kelola," ujarnya.

Selain kebutuhan pembiayaan pendidikan, Said mengatakan penyusunan APBN ke depan juga perlu menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah terkait tenaga pendidik. Salah satunya rencana penarikan guru ke pemerintah pusat.

"Karena juga ada permintaan Bapak Presiden selain PPPK, guru-guru juga kan akan ditarik ke pusat. Nah itu kan ada paradigma baru dalam penyusunan APBN kita," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membentuk tim khusus untuk mengkaji kebutuhan anggaran program pendidikan perguruan tinggi negeri (PTN) gratis. Tim tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan tim tersebut akan menghitung lebih rinci kebutuhan anggaran sekaligus tahapan pelaksanaan program.

"Tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaah lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan mem-breakdown lagi hitungan-hitungan," kata Brian di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Tim tersebut melibatkan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agama, dan Kementerian Keuangan. Hasil kajian ditargetkan selesai dalam waktu sekitar satu bulan untuk kemudian dilaporkan kepada Presiden sebagai dasar menentukan langkah dan tahapan program pendidikan gratis.