MOMENTUM, Bandarlampung--Pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik masukan DPRD Provinsi Lampung terkait pengetatan pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Sinergi eksekutif dan legislatif dinilai krusial agar subsidi tepat sasaran.

Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, menyoroti masih panjangnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU. Ia menduga lemahnya pengawasan dan adanya oknum yang memanfaatkan celah mekanisme barcode subsidi.

“Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Saya menduga ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU,” ujar Fauzan, Kamis (8/10/2026).

Di lapangan ditemukan modus satu kendaraan menggunakan beberapa barcode dengan mengganti pelat nomor. Fauzan menegaskan hal ini yang membuat antrean tak kunjung usai.

“Yang saya temukan di lapangan, faktanya adalah banyak satu mobil menggunakan beberapa barcode dengan modus mengganti pelat. Ini yang terjadi di lapangan,” ungkapnya.

DPRD mengusulkan verifikasi ganda: saat mengisi BBM subsidi, selain barcode, wajib menunjukkan STNK asli untuk dicocokkan. Langkah ini sejalan dengan aturan BPH Migas yang mendasarkan pendaftaran pada data STNK.

“Ketika mereka mengisi BBM subsidi, selain menunjukkan barcode yang kemudian di-scan, mereka juga harus menunjukkan STNK aslinya,” kata Fauzan.

Pengawasan juga mencakup pengecekan bagasi kendaraan dan penugasan Satpol PP di SPBU. “Kalau ini bisa dilaksanakan, maka Satpol PP Provinsi bisa ditugaskan di SPBU-SPBU ini untuk mengawasi. Itu kewenangannya ada di Pak Gubernur,” ucapnya.

“Ini bukan untuk menghambat masyarakat mengisi subsidi, tetapi untuk mengurai permainan-permainan yang ada di lapangan. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka antrean akan terus terjadi,” tegasnya.

DPRD mendukung usulan penambahan kuota BBM subsidi Pemprov Lampung ke BPH Migas, namun menegaskan: “Penambahan kuota tidak cukup kalau oknum-oknum ini tidak diberantas.”

Kepala Dinas ESDM Provinsi Lampung, Budhi Darmawan, menyikapi usulan tersebut. “Dinas ESDM akan melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengecekan lebih detail mengenai keabsahan kendaraan dan QR code yang bertujuan agar subsidi BBM tepat sasaran,” ucap Budhi.

Pemprov Lampung berkomitmen memperkuat koordinasi bersama pihak terkait guna memastikan distribusi BBM bersubsidi transparan, tertib, dan tepat sasaran.(**)