MOMENTUM, Bandarlampung--Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong perubahan pola pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dari sekadar pemberian bantuan menjadi bagian terintegrasi dalam pembangunan daerah.

Menurut Mirza, program CSR dunia usaha perlu diselaraskan dengan prioritas pemerintah agar manfaatnya lebih besar dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Mirza dalam kegiatan Sinergi dan Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha melalui Program CSR di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kamis (8/10/2026).

“Program pemerintah harus ikut menyelaraskan dengan arah negara. Program CSR, Forum CSR juga harus ikut menyelaraskan dengan arah negara, sehingga semuanya punya dampak,” ujar Mirza.

Ia mengatakan pembangunan Lampung tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan pemerintah, terutama karena keterbatasan anggaran. Dunia usaha, menurutnya, memiliki peran strategis karena sebagian besar aktivitas ekonomi daerah juga digerakkan sektor swasta.

Mirza menyebut ekonomi Lampung pada 2025 tumbuh 5,28 persen. Pertumbuhan tersebut ditopang sejumlah sektor, antara lain pertanian, industri, perdagangan, transportasi, serta informasi dan komunikasi.

Karena itu, pemerintah daerah dan dunia usaha dinilai perlu menyatukan arah program agar berbagai sumber daya yang dimiliki dapat menghasilkan dampak yang lebih besar.

Mirza mencontohkan program Desaku Maju sebagai salah satu ruang kolaborasi yang dapat diperkuat melalui CSR. Program tersebut mencakup penyediaan Pupuk Hayati Cair (PHC), bed dryer, penguatan vokasi, pengembangan BUMDes dan koperasi, hingga pembangunan jalan desa.

Pemerintah menargetkan penggunaan PHC dapat meningkatkan produktivitas pertanian sekitar 15-20 persen.

Dalam implementasinya, program pemerintah tersebut dapat dipadukan dengan dukungan dunia usaha, seperti bantuan mesin pakan dan DOC ayam. Integrasi program dinilai dapat meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan pekerjaan, sekaligus memperkuat ekonomi desa.

“Dukungan dunia usaha dapat memperkuat program pemerintah sekaligus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Karena kalau pemerintah sendirian, tidak akan bisa jalan,” kata Mirza.

Ia juga membuka ruang keterlibatan dunia usaha dalam pengembangan desa wisata budaya. Pemerintah Provinsi Lampung telah memilih sejumlah desa budaya untuk dikembangkan melalui penguatan identitas, sejarah, produk masyarakat dan ekonomi kreatif berbasis budaya.

Mirza berharap Forum CSR dapat mengambil bagian dalam pengembangan desa-desa tersebut.

Pemprov Lampung juga telah menyusun Planbook CSR 2026-2030 sebagai acuan agar kontribusi dunia usaha dapat diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah.

Dokumen tersebut diharapkan memberikan arah yang lebih jelas bagi pelaksanaan CSR, sekaligus memperkuat keterpaduan, transparansi, dan akuntabilitas program.

Mirza mengatakan pemerintah daerah akan menyediakan arah pembangunan, data, regulasi dan fasilitasi. Sementara dunia usaha dapat berkontribusi melalui sumber daya, inovasi, teknologi, keahlian, jaringan dan program CSR.

“Dunia usaha ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem pembangunan Provinsi Lampung. CSR tidak diarahkan sebagai kegiatan tambahan perusahaan, tetapi menjadi bagian dari orkestrasi pembangunan daerah,” ujarnya.

Ia menilai pola kolaborasi tersebut sejalan dengan nilai Sakai Sambayan yang menekankan semangat saling membantu dan memperkuat.

“Karena pembangunan bukan tentang siapa yang bekerja paling banyak. Pembangunan adalah tentang bagaimana kita bergerak bersama. Itulah Sakai Sambayan dan itulah semangat yang ingin kita hidupkan dalam Forum CSR,” kata Mirza.

Ia kemudian mengajak pemerintah, dunia usaha dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat kemitraan untuk mendukung pembangunan Lampung.(*)