MOMENTUM, Bandarlampung--Pemerintah Provinsi Lampung mencatat realisasi investasi sebesar Rp7,3 triliun sepanjang semester I 2026. Investasi tersebut menyerap 9.187 tenaga kerja, terdiri atas 9.180 tenaga kerja Indonesia dan tujuh tenaga kerja asing.

Capaian itu disampaikan dalam amanat Gubernur Lampung yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Imam Ghozali, saat apel mingguan di Lapangan Korpri, Kantor Gubernur Lampung, Senin (12/10/2026).

Berdasarkan komposisinya, realisasi investasi tersebut berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp2,1 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp5,2 triliun.

Gubernur menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh perangkat daerah dalam mendorong pertumbuhan investasi. Sejumlah faktor pendukung meliputi peningkatan infrastruktur, kualitas tenaga kerja, kemudahan regulasi, promosi investasi, serta koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

“Saya yakin capaian realisasi investasi ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh perangkat daerah melalui peningkatan infrastruktur, kualitas tenaga kerja, kemudahan regulasi, promosi investasi, serta koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,” ujarnya.

Menurut Gubernur, investasi memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja, investasi berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan negara, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Lampung juga memiliki potensi investasi di berbagai sektor, antara lain pertanian, perkebunan, kelautan, energi, dan pariwisata. Potensi sumber daya alam tersebut didukung ketersediaan sumber daya manusia yang menjadi modal penting bagi pengembangan investasi jangka panjang.

Untuk meningkatkan daya tarik investasi, pemerintah daerah juga mendorong penyederhanaan proses perizinan berusaha melalui sistem digital Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA).

Sistem perizinan berbasis risiko tersebut telah diterapkan sejak 2021 dan terus disempurnakan, termasuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Melalui OSS-RBA, pengajuan perizinan dapat dilakukan secara daring sehingga diharapkan mempermudah proses administrasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan kepada investor.

“Melalui sistem ini, investor dapat mengajukan perizinan secara online tanpa melewati berbagai tahap yang rumit. Hal ini menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan efisiensi sehingga mempercepat proses investasi,” ujar Gubernur.

Di akhir amanatnya, Gubernur mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjaga integritas untuk memperkuat kepercayaan masyarakat serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Ia berharap kolaborasi antarpemangku kepentingan terus diperkuat agar Lampung berkembang menjadi daerah tujuan investasi yang menarik, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

“Untuk seluruh ASN, mari terus kita tingkatkan kualitas pelayanan dan integritas dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan sehingga kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan terus terjalin dan tumbuh bersama,” pungkasnya. (*)