MOMOMENTUM, Pringsewu--Seratusan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Demokrasi Pekon Bandungbaru Barat, Kecamatan Adiluwih, mendesak pembatalan penetapan calon kepala pekon (cakakon) yang dinilai bermasalah. Mereka juga meminta Pilkakon di pekon tersebut ditunda hingga panitia baru yang netral dan profesional terbentuk.

Desakan itu disampaikan saat massa mendatangi Kantor Bupati dan DPRD Pringsewu, Rabu (21-10-2026). Warga mempersoalkan proses penjaringan hingga penetapan calon menjelang Pilkakon Serentak 2026 yang dinilai tidak sesuai prosedur.

Di Kantor Bupati Pringsewu, aspirasi massa diterima Sekretaris Daerah Andi Purwanto bersama sejumlah pejabat pemkab setempat  Setelah itu, massa melanjutkan aksi ke Kantor DPRD dan ditemui tiga anggota dewan: Leswanda Putra, Dedi Sutarno, dan Arif Bintoro.

Dalam aksinya, warga menyampaikan lima tuntutan. Mereka meminta Bupati Pringsewu turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut, menunda Pilkakon hingga panitia baru terbentuk, serta merombak kepanitiaan yang dinilai bermasalah.

Massa juga mempersoalkan dugaan hubungan keluarga atau kekerabatan antara dua anggota panitia dan salah satu calon. Menurut mereka, kondisi tersebut berpotensi mengganggu objektivitas proses penjaringan.

Selain itu, warga meminta pemeriksaan ulang kelengkapan surat keterangan sehat jasmani dan rohani seluruh bakal calon. Mereka juga mendesak pembatalan keputusan penetapan calon yang dinilai cacat hukum serta pemulihan hak peserta yang merasa dirugikan.

Perwakilan massa kemudian mengikuti audiensi bersama pihak pemerintah daerah dan DPRD untuk menyampaikan persoalan tersebut secara langsung.

Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB itu berlangsung tertib dengan pengamanan seratus personel Polres Pringsewu yang bersinergi dengan Satpol PP. Massa membubarkan diri sekitar pukul 12.35 WIB setelah menyampaikan aspirasi dan mengikuti audiensi.

Kasi Humas Polres Pringsewu AKP Sudirman mewakili Kapolres AKBP Dadi Perdana Putra, mengapresiasi peserta aksi yang menyampaikan pendapat secara tertib.

Menurutnya, pengamanan dilakukan untuk menjamin warga dapat menyampaikan aspirasi dengan aman sekaligus menjaga situasi tetap kondusif. Kepolisian juga mengedepankan pendekatan humanis dan profesional selama kegiatan berlangsung.

Persoalan penjaringan dan penetapan calon kepala pekon di Bandung Baru Barat kini menjadi perhatian warga menjelang Pilkakon Serentak 2026. Penyelesaian yang transparan dan sesuai ketentuan diperlukan untuk menjawab keberatan massa sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan. (**)