MOMENTUM, Kotabumi — Kabupaten Lampung Utara mencatatkan capaian penting dalam tata kelola keuangan daerah dengan menjadi kabupaten pertama di Provinsi Lampung yang berhasil menuntaskan pembahasan hingga pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Penetapan anggaran yang selesai lebih awal ini menjadi krusial untuk memastikan arah kebijakan pembangunan, program prioritas daerah, serta alokasi pelayanan publik dapat dipersiapkan sejak sebelum tahun anggaran berjalan.

Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara, M. Yusrizal, menyampaikan bahwa ketepatan waktu penyelesaian APBD 2027 merupakan buah dari sinergi dan komitmen kuat antara pihak legislatif dan eksekutif.

“Pengesahan APBD 2027 ini adalah hasil kerja bersama. Kita bersyukur seluruh tahapan pembahasan dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga program-program pembangunan bisa segera dipersiapkan untuk eksekusi tahun depan,” ujar Yusrizal.

Ia menegaskan, APBD bukan sekadar dokumen administratif tahunan, melainkan instrumen vital dalam menjawab kebutuhan dasar warga. Oleh karena itu, setiap alokasi anggaran disusun berdasarkan skala prioritas, efisiensi, dan prinsip akuntabilitas.

“Poin utamanya bukan hanya selesai disahkan, melainkan bagaimana anggaran ini benar-benar berdampak pada masyarakat. DPRD akan mengawal ketat fungsi pengawasan agar pelaksanaan program di lapangan tepat sasaran dan transparan,” tegasnya.

Capaian ketepatan waktu dalam perencanaan anggaran ini juga sejalan dengan penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dari pemerintah pusat. Kendati demikian, Yusrizal mengingatkan agar apresiasi tersebut tidak membuat jajaran pemerintah daerah berpuas diri.

Ke depan, fokus utama bergeser pada kesiapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menerjemahkan dokumen APBD menjadi program kerja konkret. Percepatan pelaksanaan kegiatan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemerataan pembangunan hingga ke tingkat desa menjadi aspek utama yang harus dikawal bersama.

“DPRD Lampung Utara berkomitmen menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara optimal agar APBD 2027 tidak berhenti sebagai prestasi di atas kertas, tetapi benar-benar mendorong kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(*)