MOMENTUM, Lampung--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung menggelar Entry Meeting Pemeriksaan Terinci Semester II Tahun 2026 di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Selasa (27/10/2026).

Langkah ini dilakukan guna memperkuat akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin dalam pengawasan tata kelola keuangan.

Ia menegaskan bahwa akuntabilitas yang baik menjadi fondasi utama dalam meraih berbagai prestasi pembangunan, termasuk penghargaan Mandaya Award 2026 dari Kemenko PMK RI atas keberhasilan menekan angka kemiskinan di Lampung dari 11,6% pada Maret 2025 menjadi 9,3% pada Juni 2026.

"Capaian impresif ini harus terus kita pertahankan dan tingkatkan dengan tata kelola pemerintahan yang akuntabel," ujar Marindo.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, memaparkan bahwa entry meeting ini menandai dimulainya pengujian mendalam atas kepatuhan dan kinerja pelaksanaan program pemerintah daerah.

Ia menjelaskan, fokus pemeriksaan pada Semester II Tahun 2026 mencakup Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada lima sasaran strategis, yakni Kinerja Ketahanan Energi, Kinerja Ketahanan Pangan Jilid 2, Kinerja Pengelolaan RSUD, Kinerja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, serta Belanja Daerah.

"Kami menjaga independensi dan objektivitas, sehingga kami sangat mengharapkan sinergi Pemprov Lampung melalui penyediaan data yang akurat dan tepat waktu," tegas Nugroho.

Menanggapi arahan tersebut, Sekdaprov Marindo Kurniawan menginstruksikan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi objek pemeriksaan untuk bersikap proaktif, kooperatif, serta menyediakan data teknis secara cepat dan akurat.

Sejalan dengan instruksi tersebut, Inspektur Provinsi Lampung, Bayana, menegaskan bahwa Inspektorat akan mengawal dan mengoordinasikan seluruh proses pemeriksaan secara tertib melalui mekanisme satu pintu guna meminimalisasi kesalahan informasi dan memastikan kelancaran tugas tim pemeriksa BPK.(**)