Oleh: Yoga Rifai Hamzah

SAMPAH sering kali dipahami sebagai sesuatu yang harus segera disingkirkan. Kita menganggap persoalan selesai ketika sampah telah diangkut dari halaman rumah, pasar, atau jalanan. Padahal, sampah tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berpindah tempat, berubah bentuk, atau menunggu waktu untuk kembali menghadirkan persoalan baru bagi kehidupan manusia.

Lebih jauh, sampah sesungguhnya menyimpan cerita tentang cara manusia menjalani kehidupan. Di balik plastik sekali pakai, kemasan makanan, kertas, dan berbagai benda yang dibuang setiap hari, terdapat pola konsumsi, pilihan ekonomi, kebijakan publik, hingga nilai-nilai sosial yang membentuk perilaku masyarakat. Karena itu, persoalan sampah tidak cukup dibaca sebagai masalah kebersihan. Ia juga merupakan persoalan kebudayaan dan tanggung jawab peradaban.

Gagasan tersebut terasa kuat dalam pertunjukan teater instalasi Sampah Bertutur yang digelar komunitas Teater Reakses di Aula Universitas Pekalongan, Sabtu malam, 31 Oktober 2026. Melalui pendekatan teaterikal, sampah tidak lagi ditempatkan sebagai benda mati, tetapi diberi suara untuk menyampaikan kisah dan kritik terhadap perilaku manusia.

Dalam pertunjukan tersebut, Nur Aya’ Rozak tampil sebagai pemeran monolog di bawah arahan sutradara Ahmad Bukhori, dengan naskah karya Abror Y. Prabowo. Cerita berpusat pada seorang pemulung yang mampu mendengar kisah dari sampah-sampah yang ditemuinya. Botol air mineral menceritakan perjalanan hingga berakhir di tempat penampungan. Kertas dokumen mengungkap manipulasi laporan dan rekayasa keuangan. Sementara benda-benda lain, termasuk sampah kondom dan pakaian dalam, menjadi simbol transaksi, lobi, serta sisi gelap kehidupan manusia.

Dengan pendekatan satir, pertunjukan ini mempertemukan persoalan ekologis dengan kritik sosial. Sampah tidak hanya menjadi representasi dari pola konsumsi manusia, tetapi juga metafora bagi perilaku yang merusak kehidupan bersama. Sesuatu yang dianggap tidak berharga justru menjadi saksi atas berbagai tindakan manusia yang selama ini tersembunyi.

Pada bagian akhir, sampah-sampah itu digambarkan bersepakat untuk berevolusi. Adegan surealis tersebut menyisakan pertanyaan yang menarik: bagaimana jika segala sesuatu yang selama ini kita abaikan justru berbalik menjadi ancaman bagi kehidupan kita sendiri? Teater instalasi Sampah Bertutur yang digelar komunitas Teater Reakses di Aula Universitas Pekalongan, Sabtu malam, 31 Oktober 2026.  Foto: Yoga Rifai Hamzah.

Sampah sebagai Cermin Kebudayaan

Ada satu hal yang perlu kita renungkan dari pertunjukan tersebut: hubungan antara sampah dan kebudayaan manusia. Kebudayaan bukan hanya tercermin melalui karya seni, tradisi, bahasa, atau simbol-simbol yang diwariskan. Ia juga terlihat dari kebiasaan sederhana, termasuk bagaimana seseorang memperlakukan sampah dan ruang hidup bersama.

Ketika seseorang membuang sampah ke sungai, misalnya, ia mungkin merasa telah menyelesaikan urusannya. Namun, sesungguhnya ia sedang memindahkan beban kepada orang lain: masyarakat yang tinggal di hilir, ekosistem sungai, dan generasi berikutnya. Perilaku semacam ini menunjukkan adanya persoalan dalam memahami tanggung jawab sosial.

Pola yang sama dapat ditemukan dalam berbagai persoalan kehidupan publik. Kita kerap menyaksikan masalah yang tidak diselesaikan, tetapi sekadar dipindahkan; kebijakan yang tampak baik di atas kertas, tetapi tidak menjawab kebutuhan masyarakat; atau laporan yang terlihat berhasil, tetapi tidak sepenuhnya menggambarkan kenyataan.

Baca Juga: AI dan Integritas Riset Jadi Bahasan Seri Literasi ke-8 Perpustakaan UIN Gusdur

Karena itu, adegan tentang kertas dokumen yang menyimpan cerita manipulasi laporan dalam Sampah Bertutur menjadi simbol yang menarik. Kertas yang seharusnya menjadi alat pencatat kebenaran justru digambarkan sebagai saksi atas kebohongan. Melalui simbol tersebut, pertunjukan memperluas makna sampah: bukan hanya residu dari aktivitas konsumsi, melainkan juga metafora dari praktik-praktik yang mengotori kehidupan sosial.

Dalam konteks ini, krisis lingkungan tidak dapat dipisahkan dari krisis etika. Kerusakan alam sering kali bukan semata-mata akibat ketidaktahuan manusia, melainkan juga karena keputusan yang mengabaikan kepentingan bersama. Ada kepentingan ekonomi yang ditempatkan di atas keberlanjutan lingkungan, ada tanggung jawab yang dihindari, dan ada dampak yang akhirnya harus ditanggung oleh masyarakat luas.

Tanggung Jawab Tidak Berhenti pada Individu

Kampanye pengurangan sampah, pemilahan dari rumah, dan larangan membuang sampah sembarangan merupakan langkah penting. Namun, perubahan perilaku individu tidak akan cukup jika tidak ditopang oleh sistem pengelolaan yang memadai.

Masyarakat dapat memilah sampah, tetapi apakah tersedia sistem pengangkutan yang mendukung? Warga dapat mengurangi penggunaan plastik, tetapi bagaimana dengan pola produksi dan distribusi barang yang masih sangat bergantung pada kemasan sekali pakai? Sampah organik dan anorganik dapat dipisahkan, tetapi apakah fasilitas pengolahan tersedia dan berfungsi dengan baik?

Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan sampah membutuhkan pembagian tanggung jawab yang lebih adil. Masyarakat memiliki kewajiban untuk mengubah perilaku konsumsi dan pengelolaan sampah dari sumbernya. Dunia usaha perlu bertanggung jawab terhadap produk dan kemasan yang dihasilkannya. Sementara itu, pemerintah harus memastikan tersedianya kebijakan, infrastruktur, pengawasan, dan penegakan hukum yang efektif.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah memberikan landasan bagi pendekatan pengurangan dan penanganan sampah. Artinya, kebijakan pengelolaan sampah tidak semestinya hanya berorientasi pada pengangkutan dan pembuangan. Upaya pengurangan dari sumber, pemilahan, penggunaan kembali, daur ulang, dan pengolahan harus menjadi bagian dari sistem yang terintegrasi.

Pemerintah daerah juga perlu membangun tata kelola yang transparan dan terukur. Informasi mengenai volume sampah, kapasitas pengolahan, anggaran, capaian pengurangan, serta kinerja pengelolaan perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Tanpa data dan pengawasan yang memadai, kebijakan lingkungan berisiko berhenti sebagai dokumen perencanaan dan kegiatan seremonial.

Negara tidak cukup hanya hadir sebagai pengangkut sampah. Negara harus berperan sebagai pengatur, pengawas, sekaligus pelindung kepentingan ekologis masyarakat. Sebab, lingkungan yang sehat merupakan bagian dari hak warga negara dan tanggung jawab bersama yang harus dijamin melalui kebijakan publik.Teater instalasi Sampah Bertutur yang digelar komunitas Teater Reakses di Aula Universitas Pekalongan, Sabtu malam, 31 Oktober 2026.  Foto: Yoga Rifai Hamzah.

Seni sebagai Ruang Pendidikan Ekologis

Hal menarik dari Sampah Bertutur adalah kemampuannya membawa isu lingkungan ke ruang kebudayaan. Pertunjukan ini tidak menggunakan pendekatan ceramah atau kampanye langsung, melainkan membangun kesadaran melalui cerita, simbol, satir, dan pengalaman artistik.

Karya tersebut dikembangkan dengan riset mengenai persoalan sampah di Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang, dan Kota Pekalongan. Sebelumnya, pertunjukan ini juga telah dipentaskan di Taman Kota Comal pada 23 Oktober 2026 dan menarik sekitar 300 penonton dari berbagai kalangan.

Sutradara Ahmad Bukhori dan penulis naskah Abror Y. Prabowo menggunakan pendekatan satir untuk mengajak penonton melihat kembali hubungan manusia dengan sampah dan lingkungan. Pilihan tersebut memperlihatkan bahwa seni dapat menjadi medium kritik sosial sekaligus pendidikan publik.

Data dan laporan memang diperlukan untuk menjelaskan skala persoalan lingkungan. Namun, seni memiliki kemampuan lain: menghadirkan pengalaman yang membuat orang berhenti sejenak, merasakan kegelisahan, dan mempertanyakan kebiasaan yang selama ini dianggap wajar. Seni tidak selalu memberikan jawaban, tetapi dapat membuka ruang bagi pertanyaan yang selama ini luput dari perhatian.

Setelah pementasan di Pekalongan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi publik bertajuk "Sampah dan Wajah Kebudayaan Kita Hari Ini". Forum yang dipandu Muhammad Burhan tersebut menghadirkan budayawan DS Priyadi, praktisi pendidikan dan pemerhati lingkungan Suyatmin Widodo, S.Pd., M.Pd., serta perwakilan Pemerintah Kota Pekalongan. Pertemuan antara pelaku seni, masyarakat, praktisi pendidikan, dan pemerintah menjadi penting karena perubahan ekologis membutuhkan kerja lintas sektor.

Dukungan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui Dana Indonesiana 2025 terhadap karya kreatif inovatif ini juga menunjukkan pentingnya kebijakan kebudayaan yang memberi ruang bagi seni untuk merespons persoalan publik. Kebudayaan tidak seharusnya hanya dipahami sebagai pelestarian tradisi atau penyelenggaraan festival, tetapi juga sebagai kekuatan untuk membangun kesadaran dan mendorong perubahan sosial.

Dari Kesadaran Menuju Perubahan

Pada akhirnya, keberhasilan sebuah pertunjukan yang mengangkat isu lingkungan tidak hanya diukur dari jumlah penonton atau respons setelah pementasan. Ukuran yang lebih penting adalah apakah pesan yang disampaikan mampu berlanjut menjadi perubahan dalam kehidupan sehari-hari.

Pertanyaan tentang sampah perlu dibawa ke rumah, sekolah, kampus, komunitas, dunia usaha, dan ruang pengambilan kebijakan. Pendidikan lingkungan tidak cukup disampaikan melalui slogan kebersihan. Ia perlu menjadi bagian dari pembentukan karakter, cara berpikir, dan kebiasaan hidup yang menghormati keberlanjutan.

Sekolah, misalnya, dapat menjadikan pengelolaan sampah sebagai praktik pembelajaran, bukan sekadar materi yang dihafalkan. Kampus dapat mengembangkan lingkungan yang mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mengelola sampah secara bertanggung jawab. Komunitas dapat membangun gerakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Sementara pemerintah perlu memastikan bahwa semua inisiatif tersebut didukung oleh kebijakan dan infrastruktur yang memadai.

Kita juga perlu mengubah cara pandang terhadap pembangunan. Kemajuan tidak semestinya hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan fisik, atau peningkatan konsumsi. Kualitas lingkungan, keberlanjutan sumber daya, dan kemampuan masyarakat menjaga ruang hidup bersama harus menjadi bagian penting dari ukuran keberhasilan pembangunan.

Sampah Bertutur mengingatkan kita bahwa benda-benda yang dibuang tidak pernah benar-benar kehilangan cerita. Di dalamnya terdapat jejak pilihan manusia, pola produksi, kebijakan, dan tanggung jawab yang belum selesai. Sampah mungkin tidak memiliki suara dalam kehidupan nyata, tetapi dampak yang ditinggalkannya dapat berbicara jauh lebih keras daripada kata-kata.

Barangkali, persoalan terbesar kita bukan semata-mata karena terlalu banyak menghasilkan sampah, melainkan karena terlalu sering merasa bahwa tanggung jawab telah selesai setelah sampah tidak lagi terlihat. Padahal, peradaban yang baik tidak diukur dari kemampuannya menyembunyikan limbah, tetapi dari kesanggupannya mencegah kerusakan dan bertanggung jawab atas akibat dari setiap pilihan.

Jika sampah dapat menjadi cermin kebudayaan, maka pertanyaan yang perlu kita ajukan bukan hanya bagaimana membersihkan lingkungan, melainkan bagaimana membangun manusia dan sistem kehidupan yang tidak terus-menerus mengotori masa depannya sendiri.(/*)

*) Yoga Rifai Hamzah, praktisi teknologi informasi, digital, dan literasi.