MOMENTUM, Jakarta -- Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi politik nasional. Ia mengingatkan agar perebutan kekuasaan tidak membuat para elite mengabaikan etika, moral, dan kepentingan rakyat.

Pernyataan tersebut disampaikan SBY melalui akun X pribadinya, @SBYudhoyono, Rabu (4/11/2026). Ia menilai dinamika politik saat ini semakin mengkhawatirkan karena cara apa pun seolah dapat dibenarkan demi memperoleh kekuasaan.

“Kok jadi begini negara kita. Kok begini liar politik kita,” tulis SBY.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menyoroti semakin kaburnya batas antara tindakan yang benar dan salah dalam praktik politik. Menurutnya, ambisi memperoleh kekuasaan tidak boleh menjadi pembenaran untuk menghalalkan segala cara.

“Sepertinya untuk mendapatkan kekuasaan (political power) cara apa pun dibenarkan. Tidak peduli baik atau buruk. Bermoral atau tidak bermoral,” ujarnya.

SBY juga mengingatkan dampak buruk jika kondisi politik seperti itu terus berlangsung. Ia khawatir masyarakat justru kehilangan rasa aman dan ketenteraman di negaranya sendiri.

“Saya khawatir kalau akhirnya rakyat merasa takut dan tidak tenteram hidup di negaranya sendiri,” kata dia.

Menyikapi kondisi tersebut, SBY secara khusus menyampaikan harapan kepada Presiden Prabowo Subianto agar kembali membangun kehidupan politik yang beretika dan berkeadaban.

“Sebagai warga bangsa yang sangat mencintai negeri ini, seperti juga warga negara Indonesia yang lain, saya bermohon kepada Presiden Prabowo untuk menghidupkan kembali politik yang berkeadaban,” tulisnya.

Menurut SBY, membangun politik yang berkeadaban bukan sekadar pilihan, melainkan tanggung jawab besar seorang pemimpin kepada bangsa dan negara.

“Ini panggilan sejarah. Ini amanah rakyat,” tegasnya.

Ia pun berharap Prabowo mendapat kekuatan dan petunjuk dalam menjalankan tanggung jawab tersebut.

“Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan tuntunan kepada Pak Prabowo untuk menjalankan misi mulia ini,” ujarnya.

Pernyataan SBY tersebut muncul di tengah perhatian publik terhadap kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret tiga perwira Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Bareskrim Polri mengumumkan penetapan Listyo Sigit sebagai tersangka bersama Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso pada Selasa (3/11/2026).

Dalam pengungkapan perkara tersebut, penyidik menduga penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon disebut dimasukkan ke dalam sistem penyadapan Polri tanpa melalui prosedur dan verifikasi yang semestinya.

Nomor yang diduga menjadi sasaran penyadapan termasuk milik Presiden Prabowo. Selain itu, penyidik menyebut sasaran lainnya mencakup pejabat pemerintahan, politikus, jurnalis, pengusaha, hingga kelompok masyarakat sipil.(*)