MOMENTUM, Gunungsugih – Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bersikap kooperatif, profesional, dan bertanggung jawab dalam mendukung pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Ia menegaskan, keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pesan tersebut disampaikan I Komang Koheri saat menghadiri entry meeting BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Ruang Rapat Subbagian Kantor Bupati Lampung Tengah, Kamis (5/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Bupati didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Lampung Tengah Sulpakar, para asisten dan staf ahli bupati, Inspektorat, BPKAD, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.

Komang Koheri menegaskan, pemeriksaan BPK bukan sekadar agenda rutin administrasi, melainkan instrumen penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan anggaran daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Saya ingin seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah memiliki komitmen yang sama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Setiap anggaran yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas,” tegasnya.

Ia meminta seluruh kepala OPD menjadikan pemeriksaan BPK sebagai momentum evaluasi dan pembenahan, bukan sebagai beban. Melalui proses tersebut, setiap perangkat daerah diharapkan meningkatkan kedisiplinan administrasi, kualitas pengelolaan anggaran, serta budaya kerja yang profesional dan berintegritas.

“Saya instruksikan kepada seluruh kepala OPD dan jajaran terkait agar bersikap proaktif, kooperatif, dan terbuka. Siapkan seluruh data maupun dokumen yang dibutuhkan tim pemeriksa secara lengkap, akurat, dan sesuai kondisi sebenarnya. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” ujar Komang Koheri.

Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik. Karena itu, setiap perangkat daerah diminta memastikan penggunaan anggaran sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Saya ingin seluruh OPD bekerja sesuai aturan, mengedepankan integritas, dan memastikan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita harus terus berbenah agar setiap program pembangunan berjalan efektif demi mewujudkan Lampung Tengah Unggul, Adil, dan Sejahtera Menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

Sementara itu, Pj Sekda Lampung Tengah Sulpakar menyatakan akan mengawal koordinasi seluruh perangkat daerah agar proses pemeriksaan berjalan tertib, lancar, dan sesuai mekanisme yang berlaku.

Ia menilai kesiapan administrasi dan kesamaan pemahaman seluruh OPD menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pemeriksaan.

“Saya meminta seluruh kepala OPD segera mengoordinasikan jajaran masing-masing, memastikan kesiapan dokumen, serta memberikan data dan informasi yang dibutuhkan tim pemeriksa secara tepat waktu. Jangan sampai terjadi keterlambatan akibat lemahnya koordinasi atau ketidaksiapan administrasi,” tegas Sulpakar.

Ia menambahkan, tertib administrasi dan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan daerah harus menjadi budaya kerja aparatur, bukan hanya dilakukan saat pemeriksaan berlangsung.

Setiap perangkat daerah juga diminta segera melakukan pembenahan apabila ditemukan kekurangan serta menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai ketentuan.(*)