MOMENTUM, Pringsewu – Pemerintah Kabupaten Pringsewu mulai mematangkan penerapan Jaring Pengaman Pringsewu Makmur (JP Prima) sebagai upaya memberikan perlindungan bagi masyarakat yang berada dalam kelompok rentan miskin.

Sosialisasi dan pembahasan program tersebut dibuka Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas di ruang rapat Pemkab Pringsewu, Senin (9/11/2026). Kegiatan menghadirkan narasumber dari Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta diikuti jajaran perangkat daerah setempat.

Riyanto mengatakan, dalam lima tahun terakhir angka kemiskinan di Pringsewu berhasil turun dari 10 persen menjadi 7,6 persen. Capaian tersebut berada di bawah rata-rata kemiskinan Provinsi Lampung maupun nasional.

"Hal tersebut merupakan hasil kerja bersama, baik masyarakat, dunia usaha, dan seluruh perangkat daerah. Namun demikian, keluar dari garis kemiskinan belum tentu berarti sudah aman," kata Riyanto.

Menurut dia, tantangan berikutnya adalah melindungi masyarakat yang secara statistik sudah berada di atas garis kemiskinan, tetapi masih rentan kembali jatuh miskin ketika menghadapi tekanan ekonomi.

Secara nasional, delapan dari sepuluh penduduk belum masuk kategori kelas menengah. Bahkan, seperempatnya masih tergolong rentan miskin. Sementara di Pringsewu, sekitar 191.000 warga atau empat dari sepuluh penduduk berada pada kelompok desil 2 hingga 5.

"Sebagian di atas garis kemiskinan, tetapi jaraknya tipis. Yang perlu diperhatikan bahwa makin tinggi desil makin sedikit program pusat yang menjangkau. Desil 5 hampir tak tersentuh, sehingga di celah inilah JP Prima kita tempatkan," ujarnya.

Untuk memastikan program berjalan terpadu, Riyanto meminta Sekretaris Daerah M. Andi Purwanto mengoordinasikan seluruh perangkat daerah terkait dalam penyusunan dan pelaksanaan JP Prima. Dinas Sosial ditetapkan sebagai pengelola utama program.

Dinas Sosial diminta menyusun rencana induk, kriteria umum penerima, serta standar operasional prosedur (SOP). Selain itu, perlu dibentuk tim verifikasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan sistem data penerima manfaat.

Dinas tersebut juga bertanggung jawab mengonsolidasikan seluruh usulan serta melaporkan perkembangan pelaksanaan program secara berkala. Sementara setiap OPD harus memastikan kebenaran data, hasil verifikasi, dan rekomendasi teknis sesuai bidang masing-masing.

"Kemudian Dinas Kesehatan, Disdik, serta OPD teknis lainnya agar mempersiapkan pemetaan kebutuhan, kriteria teknis, dokumen verifikasi, SOP teknis, data calon sasaran dan estimasi biaya. Sedangkan Bapperida agar memasukkan JP Prima ke dokumen perencanaan, menetapkan indikator dan targetnya serta memastikan tidak tumpang tindih dengan program lainnya," kata Riyanto.

Bupati juga meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengkaji klasifikasi belanja, kode rekening, sumber dan pagu anggaran, mekanisme pencairan, hingga pertanggungjawaban keuangan.

Bagian Hukum diminta menyempurnakan dan mengharmonisasikan rancangan peraturan bupati sebagai landasan pelaksanaan program.

Sementara itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) diminta melakukan jemput bola untuk membantu pemenuhan dokumen kependudukan warga rentan, sekaligus kembali mengintensifkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital.

Adapun Inspektorat diharapkan melakukan pengawasan internal berbasis risiko sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pelaksanaan program.

Riyanto berharap sosialisasi dan pembahasan tersebut menghasilkan langkah konkret yang dapat segera ditindaklanjuti seluruh perangkat daerah.

"Saya berharap kegiatan ini menghasilkan langkah jelas, bukan sekadar dokumen. Untuk itu, manfaatkan kesempatan belajar dari narasumber dengan sebaik-baiknya," harapnya.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Riyanto didampingi Sekretaris Daerah M. Andi Purwanto dan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Titik Puji Lestari.(*)