MOMENTUM, Bandarlampung--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah pusat untuk meningkatkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu mulai 1 Januari 2027.

Kendati demikian, pemprov masih menunggu aturan dan petunjuk teknis resmi dari pusat, Senin (9/11/2026).

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan mengungkapkan pihaknya telah mengetahui informasi mengenai kebijakan tersebut melalui berbagai pemberitaan media dan menyambut baik langkah peningkatan status pegawai ASN tersebut.

"Kita sudah mendengar di media bahwa DPR RI telah memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi ASN. Untuk itu, kita ikut bahagia karena ini menjadi keluarga kita semua yang diangkat menjadi ASN," ujar Marindo.

Meski demikian, Marindo menjelaskan bahwa secara administratif Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung belum menerima dokumen tertulis atau petunjuk teknis pelaksanaan dari pemerintah pusat.

Dia menyebutkan telah meminta BKD untuk terus memantau perkembangan kebijakan agar pemprov dapat segera mengambil langkah tindak lanjut begitu regulasi diterbitkan.

Terkait kesiapan data, Marindo memastikan bahwa database PPPK paruh waktu, baik di lingkup pemprov maupun pemerintah kabupaten dan kota se-Lampung, telah tercatat secara nasional dalam sistem kepegawaian.

Namun, mengenai mekanisme penggajian lanjutan setelah perubahan status, pemprov masih harus menunggu ketentuan resmi dari pusat yang disesuaikan dengan penyesuaian anggaran yang berlaku.

"Mengenai penggajiannya tentunya nanti akan mengikuti regulasinya. Untuk yang paruh waktu kan sudah dianggarkan di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota," pungkasnya.(**)