MOMENTUM, Bandarlampung -- Mantan Sekretaris DPRD Lampung Utara Ahmad Alamsyah divonis bebas dalam perkara dugaan korupsi anggaran Sekretariat DPRD setempat tahun anggaran 2022. 

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungkarang menyatakan Ahmad tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Putusan itu dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Senin (9/11/2026). Majelis hakim menyatakan Ahmad tidak terbukti bersalah, baik dalam dakwaan primer maupun subsidair jaksa penuntut umum (JPU).

Hakim juga memerintahkan JPU membebaskan Ahmad dari rumah tahanan negara setelah putusan diucapkan. Hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, pangkat, dan martabat juga diperintahkan untuk dipulihkan seperti sediakala.

Kuasa hukum Ahmad, Slamet Haryadi, menyebut putusan tersebut sebagai pembebasan murni karena seluruh dakwaan jaksa tidak terbukti.

“Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan primair dan subsidair. Dengan demikian, diputuskan bebas murni,” kata Slamet.

Ahmad sebelumnya dituntut delapan tahun penjara dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan anggaran dan kegiatan fiktif di Sekretariat DPRD Lampung Utara. Kasus tersebut ditaksir menimbulkan kerugian negara sekitar Rp2,9 miliar.

Selain pidana penjara, jaksa menuntut denda Rp500 juta, subsider 140 hari kurungan, serta uang pengganti Rp335 juta, subsider empat tahun penjara.

Majelis hakim tidak mengabulkan tuntutan tersebut dan membebaskan Ahmad dari seluruh dakwaan. Biaya perkara dibebankan kepada negara.(*)