MOMENTUM, Jakarta — Polri mulai menggelar sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap empat tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. Sidang dilakukan secara bertahap, dengan Irjen Ahrie Sonta Nasution menjadi terperiksa pertama pada Selasa (10/11/2026).

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan sidang terhadap Ahrie digelar oleh Divisi Propam Polri sesuai jadwal.

“Hari ini sesuai rencana dilaksanakan kode etik profesi Polri terhadap saudara AS oleh Div Propam Polri,” kata Isir saat dikonfirmasi, Selasa (10/11/2026).

Ia menyebut pemeriksaan etik terhadap para tersangka akan dilaksanakan secara bertahap.

“Secara bertahap sidang kode etik ini, dimulai pada saat ini kepada terperiksa AS (Ahrie Sonta),” ujarnya.

Selain Ahrie, tiga tersangka lainnya dalam perkara tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi, dan mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso.

Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan keempat perwira tinggi tersebut sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal. Penyadapan diduga tidak hanya menyasar nomor ponsel Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat negara, politikus, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha.

Dalam perkara ini, Slamet Uliandi dijerat dengan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 20 huruf j KUHP.

Sementara tiga tersangka lainnya dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE.(*)