MOMENTUM, Lampung--Kapolda Lampung, Brigjen Pol. Yustan Alpiani, S.I.K., menegaskan pemberantasan narkoba menjadi prioritas utama dalam 100 hari pertama kepemimpinannya, sekaligus memastikan 47 titik konflik agraria di Lampung diselesaikan melalui jalur hukum yang benar, saat bersilaturahmi dengan para Pemimpin Redaksi (Pemred) media di Mapolda Lampung, Selasa (10/11/2026).

Dalam pertemuan itu, Kapolda menegaskan komitmennya mendukung penuh kebijakan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, terutama pemberantasan narkoba.

Kapolda menyampaikan, kampung-kampung yang banyak terjadi transaksi narkoba harus dibersihkan. Paling tidak, wilayah rawan harus bebas dari peredaran narkoba.

"Ini tidak bisa dilakukan sekali saja, akan dilakukan bertahap. Kami akan libatkan personel yang banyak. Apa yang menjadi kebijakan Kapolri akan kami tuntaskan dan maksimalkan," tegas Yustan.

8 Program Quick Wins Kapolri

Kapolda menjelaskan, Polda Lampung akan mengawal penuh 8 Program Quick Wins 100 Hari Kapolri bertajuk "Polisi Bersama Masyarakat", yang ditargetkan hingga 22 Januari 2027. Kedelapan program itu adalah:

1.  Ruang Publik Aman - menjamin keselamatan masyarakat di area umum dan menindak premanisme, pemerasan, dan kejahatan jalanan;

2.  Pemberantasan dan Pemulihan Kawasan Narkoba - membersihkan serta memulihkan wilayah yang rawan peredaran narkotika;

3.  Bersih Judi Daring dan Penipuan Digital - menindak tegas pelaku kejahatan siber, judi online, dan penipuan digital yang merugikan masyarakat;

4.  Respons Cepat 110 & SPKT Ramah Korban - memastikan pengaduan masyarakat di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) ditangani dengan empati, cepat, dan tanpa hambatan, serta ramah perempuan dan anak;

5.  Perkara Terlacak (SP2HP Pasti) - transparansi penanganan kasus agar masyarakat bisa memantau perkembangan perkara mereka secara pasti melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP);

6.  Bersih ke Dalam - pembenahan internal dengan tindakan tegas, termasuk "copot hari itu juga" bagi oknum yang terbukti melakukan pungli;

7.  Polres Kuat dan Polsek Tangguh - memperkuat satuan terdepan Polri, baik dari segi integritas maupun kesiapan personel;

8.  Kesiapan KUHP-KUHAP & Scientific Crime Investigation (SCI) - penegakan hukum yang akurat berbasis bukti ilmiah guna membangun kepercayaan publik.

"Dalam 100 hari pertama, kami akan kaji apakah ada kemajuan dalam pemberantasan narkoba. Posko 8 program Kapolri sudah dibentuk agar kebijakan ini terlaksana dengan baik," ujar Yustan.

Kapolda berharap insan pers bisa menjadi pengawas dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurutnya, penguatan SDM, pelayanan publik, dan pengawasan internal tidak akan maksimal tanpa kontrol dari media dan masyarakat.

47 Titik Konflik Agraria

Terkait konflik agraria, Yustan mengungkapkan terdapat 47 titik konflik di Lampung. Rata-rata konflik terjadi antara masyarakat dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).

"Penyelesaian konflik lahan harus diselesaikan dengan jalur yang benar. Jangan sampai ada pihak yang tidak sesuai aturan. Semua harus melalui jalur hukum yang benar," ujarnya.

Kapolda juga menegaskan komitmennya memberikan perlindungan terhadap insan pers dan seluruh kepentingan masyarakat.

"Kami akan lindungi seluruh kepentingan masyarakat, termasuk insan pers dalam menjalankan tugas jurnalistiknya," pungkasnya.(**)