MOMENTUM, Jakarta – Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan yang berkaitan dengan proses pemakzulan tersebut akan dibacakan dalam rapat paripurna DPR, Kamis (12/11/2026).

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, pimpinan DPR telah menerima usulan tersebut dalam rapat bersama perwakilan pengusul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

"Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani ada 120 orang dari delapan fraksi," kata Saan.

Dia menjelaskan, usulan tersebut selanjutnya akan diproses melalui rapat pimpinan DPR dan diteruskan ke Badan Musyawarah (Bamus) atau rapat konsultasi pengganti Bamus.

"Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan," ujarnya.

Saan menegaskan, pimpinan DPR menghormati hak konstitusional anggota dewan dalam menyampaikan pendapat. Usulan itu diterima berdasarkan ketentuan Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR RI.

Menurut dia, substansi usulan merujuk Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3, yakni hak menyatakan pendapat terhadap wakil presiden yang dinilai tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.

"Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," katanya.

Dari 120 pengusul, Fraksi PKS menjadi penyumbang terbanyak dengan 28 anggota. Disusul Fraksi NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, Demokrat 18 anggota, PDIP 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, dan PAN satu anggota.

Dengan diterimanya usulan tersebut, proses politik terkait HMP terhadap Gibran memasuki tahapan pembahasan di lingkungan DPR. Namun, pengajuan HMP belum serta-merta berarti pemakzulan telah diputuskan karena masih harus melalui mekanisme dan tahapan sesuai ketentuan perundang-undangan.(*)