MOMENTUM, Jakarta – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap lima modus operandi dalam kasus penyadapan ilegal yang diperintahkan langsung oleh Jenderal LSP. Praktik penyadapan tanpa surat resmi penyidikan tersebut menyasar berbagai kalangan mulai dari Presiden RI hingga insan media.

Pengungkapan struktur dan pola operasi penyadapan ilegal itu disampaikan Jenderal Suyudi saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Menurut Kapolri, rangkaian praktik ilegal tersebut berlangsung sepanjang periode 2025 hingga 2026. Dalam kurun waktu itu, Irjen AS yang menjabat sebagai pelaksana tugas bagian monitoring (Kabag PON) meneruskan instruksi lisan dari Jenderal LSP untuk menyadap sejumlah nomor target.

"Ada lima modus operandi penyadapan ini, pertama yakni modus perintah penyadapan," kata Kapolri Suyudi di hadapan anggota dewan.

Rincian Lima Modus Operandi

Dalam paparannya, Suyudi merinci lima tahapan modus operandi yang dijalankan secara terstruktur dan berjenjang untuk melancarkan aksi penyadapan tersebut:

1. Perintah Penyadapan Tanpa Prosedur: Jenderal LSP memberikan instruksi serta daftar target secara lisan maupun melalui pesan singkat WhatsApp kepada Kabag PON (Kabag Monitoring) Irjen SU, tanpa disertai surat perintah penyidikan resmi. Perintah itu kemudian diteruskan secara berjenjang kepada Irjen EH dan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Irjen AS.

2. Provisioning Tanpa Verifikasi: Terduga pelaku memasukkan nomor-nomor target ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) secara sepihak tanpa melalui tahapan verifikasi maupun penyaringan (filterisasi) terkait keterkaitan target dengan suatu perkara hukum.

3. Pelaksanaan dan Transkripsi: Petugas operasional melakukan penyadapan secara aktif, mendengarkan percakapan, serta mengeksplorasi seluruh data hasil sadapan untuk kemudian dituangkan ke dalam bentuk transkrip.

4. Pelaporan Berjenjang: Hasil transkrip dan rekaman penyadapan dilaporkan kembali secara berjenjang mulai dari Kabag Monitoring (SU) hingga bermuara kepada Jenderal LSP sebagai penerima hasil akhir.

5. Penghapusan Jejak Data: Atas perintah Irjen AS, seluruh data hasil penyadapan yang tersimpan di dalam sistem LIMS dan PLX dihapus untuk menghilangkan jejak operasi. (*)