MOMENTUM, Bandarlampung--Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Lampung sekaligus Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, melantik pengurus Saka Kalpataru dan Saka Taruna Bumi masa bakti 2025–2030 di Graha Bakti Pramuka, Bandarlampung, Rabu (11/11/2026).

Melalui pelantikan ini, jajaran Pramuka didorong untuk mengambil peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya pada sektor pelestarian lingkungan dan penguatan agrikultur.

Penetapan kepengurusan baru tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Kwarda Lampung Nomor 128 Tahun 2026 yang menunjuk Riski Sofyan sebagai Ketua Mabi Saka Kalpataru Daerah dengan wakilnya Peri Darmawan.

Sementara berdasarkan Surat Keputusan Nomor 129 Tahun 2026, posisi Ketua Mabi Saka Taruna Bumi Daerah Lampung resmi dijabat oleh Elvira Umihanni didampingi Wan Abbas Zakaria selaku wakil ketua.

Dalam arahannya, Jihan menekankan agar jajaran pengurus yang baru dilantik segera merancang program kerja yang aktif, terukur, serta selaras dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung.

Saka Kalpataru diharapkan mampu menggerakkan kepedulian generasi muda dalam mengatasi persoalan lingkungan, mulai dari pengelolaan sampah, pengurangan limbah plastik, hingga aksi penghijauan dan konservasi alam.

Di sisi lain, Saka Taruna Bumi diarahkan untuk menjadi wadah pembinaan keterampilan anggota Pramuka di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan guna menjawab tantangan regenerasi petani muda di era modern.

Menurut Jihan, penguatan kapasitas agrikultur sangat krusial mengingat sektor pertanian merupakan tulang punggung utama perekonomian Provinsi Lampung.

Dengan basis kekuatan anggota yang diperkirakan mencapai 450 ribu orang di seluruh wilayah Lampung, Gerakan Pramuka dinilai memiliki modal sosial yang besar untuk menggerakkan perubahan nyata di tengah masyarakat.

Melalui sinergi antara Kwarda Pramuka dan pemerintah daerah, pembinaan generasi muda diharapkan tidak hanya mencetak kader yang terampil dalam kepramukaan, tetapi juga berkontribusi langsung pada kelestarian alam dan kemandirian ekonomi daerah.(**)